SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia pada 20 Februari, DPRD Kota Serang meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan penanganan persoalan dasar masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis, mengatakan selama hampir satu tahun terakhir dewan telah memberikan ruang kepada wali kota untuk mengekspresikan program prioritasnya.
“Saat ini kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota hampir memasuki satu tahun. Secara pribadi maupun atas nama unsur pimpinan DPRD, kami sepakat memberikan ruang kepada wali kota untuk berekspresi dalam menjalankan program prioritasnya,” ujarnya, Kamis 19 Februari 2026.
Menurut Farhan, sejumlah proyek seperti pembangunan Royal Baroe, alun-alun, dan program strategis lainnya merupakan bentuk realisasi visi kepala daerah. Ia mengakui proyek tersebut memiliki nilai strategis bagi wajah kota.
“Pembangunan alun-alun memang bagus. Itu bisa menjadi ikon kota, mempercantik daerah, bahkan berpotensi meningkatkan investasi dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat persoalan urban yang bersifat repetitif dan muncul hampir setiap tahun, seperti sampah, banjir, kemacetan, dan infrastruktur lingkungan.
“Hal-hal tersebut menurut kami perlu menjadi perhatian yang lebih serius, karena itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Farhan menyebut, dalam kondisi fiskal yang terbatas, perlu ada penyesuaian prioritas pembangunan. Program-program monumental yang menyerap anggaran besar dinilai perlu dikendalikan temponya agar tidak mengurangi porsi anggaran untuk kebutuhan mendasar warga.
“Dalam pembahasan anggaran 2027 yang akan dimulai pertengahan tahun ini, kami akan mendorong agar fokus anggaran lebih diarahkan pada penyelesaian persoalan dasar, seperti perbaikan drainase, betonisasi jalan lingkungan, serta penanganan banjir,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk pengelola jalan tol dan BPJT, dalam menyelesaikan persoalan banjir yang melibatkan lintas kewenangan.
“Tahun anggaran 2026 memang sudah berjalan. Namun untuk 2027, kami ingin ada penajaman kembali agar pembangunan tetap seimbang antara proyek strategis dan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Satu tahun kepemimpinan ini menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kota Serang untuk memastikan arah pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi warga. (*)
Reporter: Aldi Alpian Indra
