CIPUTAT,BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemkot Tangsel gandeng Kementerian Lingkungan Hidup dalam mempercepat penanganan sampah. Salah satunya pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembentukan bank sampah dan TPS3R di wilayah.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, hari ini dengan dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup pihaknya mengumpulkan seluruh OPD, camat dan lurah.
“Kementerian Lingkungan Hidup akan menempatkan sejumlah pegawai di 7 kecamatan untuk membantu memfasilitasi penanganan sampah, antara lain pendampingan pembentukan bank sampah, pencatatan dan pendokumentasian TPS 3R, serta pemetaan titik-titik kritis timbunan sampah di setiap wilayah,” ujarnya kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi dan peninjauan wilayah percepatan pengelolaan sampah di Balai Kota, Rabu, 14 Januari 2026.
Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, hasil dari pendampingan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah penanganan sampah ke depan. Program ini merupakan bentuk komitmen dari Menteri Lingkungan Hidup serta arahan Gubernur Banten, dan akan terus dijalankan untuk membenahi penanganan sampah di Kota Tangsel, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
“Pendampingan wilayah ini melibatkan sekitar 140 pegawai dari Kementerian Lingkungan Hidup,” tambahnya.
Menurutnya, di setiap kecamatan akan ditempatkan puluhan petugas yang menyebar dan bekerja bersama petugas daerah di lapangan, termasuk lurah, RT, dan RW.
“Seluruh jajaran telah kami instruksikan untuk mendorong pembentukan bank sampah serta memastikan proses pengelolaannya berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, pendampingan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan memfasilitasi berbagai kebutuhan penanganan sampah, terutama di skala paling bawah. Berdasarkan pemetaan awal, hampir seluruh wilayah memiliki tingkat timbunan sampah yang cukup tinggi, antara lain Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Pamulang, Pondok Aren, dan Serpong Utara.
“Tingkat kekritisan tertinggi berada di Ciputat Timur, Ciputat dan Serpong,” ungkapnya.
Mantan Wakil Wali Kota Tangsel ini mengaku, permasalahan timbunan sampah ini tidak hanya terjadi di Kota Tangsel Saja namun, juga di 336 kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat melakukan intervensi kepada daerah-daerah yang masuk dalam kategori kritis.
“Sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup, fokus pertama adalah pengelolaan sampah di tingkat masyarakat melalui penguatan bank sampah dan TPS 3R. Saat ini terdapat 54 bank sampah namun, yang aktif baru sekitar 36. Kedepan, jumlah dan tingkat keaktifannya akan terus ditingkatkan,” tuturnya.
Selain itu, pada bagian hilir, penyelesaian PSEL juga menjadi perhatian utama. Dari aspek anggaran, Pak Ben memberikan keleluasaan kepada dinas teknis yakni Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup.
“Tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga dinas lainnya, seperti Dinas Cipta Karya untuk pembangunan instalasi air lindi, serta Dinas Pekerjaan Umum untuk pembangunan akses jalan dan cerobong asap,” tutupnya. (*)
Reporter: Tri Budi
