SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menegaskan pihaknya terus mendorong Pemerintah Kota Serang agar menambah kuota penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan demi mengejar predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Muji menjelaskan, status UHC Prioritas sangat penting bagi masyarakat. Sebab, jika predikat tersebut diraih, warga Kota Serang yang mendaftar BPJS Kesehatan bisa langsung aktif pada hari dan jam yang sama, tanpa harus menunggu masa tunggu selama 14 hari.
“Terkait BPJS, kami memang sudah mendorong Pemerintah Kota Serang agar menambah kuota penerima bantuan BPJS. Tujuannya supaya Kota Serang bisa meraih predikat UHC Prioritas,” ujar Muji, Minggu 11 Januari 2026.
Ia meminta ke depan Pemerintah Kota Serang bersama DPRD terus menjalin diskusi dan merancang program strategis agar target tersebut benar-benar tercapai.
“Saya meminta Pemkot dan DPRD terus berdiskusi dan melaksanakan program-program agar Kota Serang bisa mendapatkan predikat BPJS UHC Prioritas,” katanya.
Terkait jumlah kuota penerima bantuan, Muji menyebut sudah ada rumus perhitungan yang jelas. Untuk itu, pihaknya meminta agar koordinasi terus dilakukan dengan BPJS Kesehatan.
“Untuk kuotanya sendiri ada rumus perhitungannya. Itu bisa langsung dikoordinasikan dengan pihak BPJS karena hitungannya sudah jelas,” jelasnya.
Muji menuturkan, dorongan meraih UHC Prioritas tidak hanya datang dari DPRD, tetapi juga dari pihak eksekutif, mulai dari Wali Kota Serang, Dinas Sosial, hingga Dinas Kesehatan.
“Banyak masyarakat yang mengadu agar ketika mendaftar BPJS tidak perlu menunggu 14 hari. Ini yang terus kita dorong,” ungkapnya.
Menurutnya, solusi terbaik adalah memastikan masyarakat Kota Serang bisa langsung aktif kepesertaan BPJS-nya sehingga bisa segera mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
Aspirasi masyarakat terkait hal tersebut juga banyak diterima DPRD. Bahkan, informasi serupa disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Muhammad Ibra Gholibi.
“Di lapangan itu banyak sekali. Saya mendapat informasi dari Pak Ibra bahwa masyarakat memang banyak yang meminta agar BPJS-nya langsung aktif saat mendaftar,” ujarnya.
Namun demikian, Muji mengakui kendala utama saat ini adalah persoalan anggaran. Pemerintah daerah harus menyiapkan dana untuk mengcover peserta PBI BPJS Kesehatan.
“Kebutuhannya hampir Rp10 miliar agar Kota Serang bisa mendapatkan predikat UHC Prioritas,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut sebenarnya sudah dibahas dalam rapat bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPKD, dan juga telah diketahui oleh Wali Kota Serang.
Meski demikian, tahun ini upaya tersebut terkendala adanya efisiensi anggaran dan pengurangan dana perimbangan dari pusat.
“Kendalanya tahun ini karena adanya efisiensi anggaran dan pengurangan dana perimbangan. Itu menjadi alasan utama,” jelasnya.
Muji berharap ke depan, khususnya pada 2027, di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Budi–Agis, Kota Serang bisa meraih predikat BPJS UHC Prioritas.
“Saya berharap di tahun 2027 nanti, Kota Serang bisa benar-benar mendapatkan predikat UHC Prioritas,” pungkasnya. (*)
