CIPUTAT,BANTENEKSPRES.CO.ID – Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani telah membatalkan kerjasama dengan Pemkot Tangsel terkait penanganan sampah. Hal tersebut dilakukan sebagai respon aksi penolakan dari masyarakat dan atas dasar pertimbangan masyarakat yang tinggal di area TPA Bangkonol.
Meskipun Pemkot Tangsel dan Pemkab Pandeglang telah melakukan perjanjian kerjasama (MoU) namun, kerjasama tersebut dipastikan batal. Terkait pembatalan tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengaku, menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Pemkab Pandeglang.
“Saya menyerahkan sepenuhkan kepada Kabupaten Pandeglang, mau lanjut atau tidak ya kita sudah menandatangi MoU,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota, Senin, 1 Agustus 2025.
Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, pihaknya masih menunggu surat atau pemberitahuan secara resmi dari Pemkab Pandeglang terkait kelanjutan kerjasama tersebut.
“Misal kalau Pandeglang karena satu dan lain hal karena ini sudah juga persetujuan dewan MoU-nya karena memang satu dan lain hal tidak dilanjutkan maka, saya sepenuhnya menyerahkan ke Pemkab Pandeglang tapi, saya menunggu surat dari Pemkab Pandeglangnya kalau ini memang mau dibatalkan,” tambahnya.
“Atau mau dilanjutkan sekalipun. Kalau mau dilanjutkan, kalau ada masalah kita tingga bicara kapan transfer yang Rp20 miliar itu,” jelasnya.
Pak Ben mengunkapkan, pemberitahuan secara lisan tidak bisa menjadi dasar bagi MoU yang sudah sepakati bersama secara tertulisnya. Sehingga pihaknya masih menunggu surat tertulisnya secara resmi dari Pemkab Pandeglang.
“Kalau dibatalkan paling tidak ada pemberitahuan karena dalam paripurna itu kan bukan keputusan DPRD atau keputusan dewan tapi, persetujuan DPRD untuk melakukan kerjasama. Kalau nanti ada pemutusan, maka kita akan berdialog lagi dengan DPRD, paling tidak pemberitahuan ke DPRD,” tuturnya.
Pak Ben mengungkapkan, selain dengan Pemkab Pandeglang pihaknya juga menjajaki kerjasama dengan tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Kami juga sejak awal membuka komunikasi dengan berbagai tempat, termasuk Lulut Nambo dengan Pemprov Jawa Barat dan MoU sudah lama dilakukan,” tuturnya.
Selain ke Lulut Nambo, pihaknya juga sudah berbicara dengan Wali Kota Bogor dan merea kerjasama dengan Pemkab Bogor. Keduanya kemudian menetapkan ada satu lokasi untuk dijadikan TPA dan L
Kota bogor punya sekian hektar.
“Tidak mustahil Tangsel nanti ikutan karena jarak tempuhnya tidak jauh dan hanya 1 hingga 1-1,5 jam dari Tangsel,” ungkapnya.
Ditanya terkait apakah pihaknya akan kemungkinan kerjasama soal penanganan sampah dengan Jakarta, mantan pegawai Pemkab Tangerang tersebut mengaku hal itu sulit dilaksanakan, baik ke TPA Bantar Gebang maupun TPA Rorotan.
“Tapi, saya ingin menjajaki saja, semua peluang kita ingin buka sambil PSEL juga saya masih menunggu karena, kerjasama kita dengan PT pemenang lelang sudah kita tetapkan. Seharusnya sekarnag sudah tahapanya menuju MoU tapi, itu dengan dasar Perpres nomor 35 tahun 2018. Nah, Perpresnya mau diubah dan saya masih menunggu,” ungkapnya.
Lantaran kerjasama dengan Kabupagen Pandeglang ditolak, Pak Ben mengaku pihaknya akan tetap menggunakan TPA Cipeucang meskipun kondisinya udah overload.
“Hari kehari saya masih mengandalkan TPA Cipeucnag yang tinggal kapasitasnya sedikit lagi, kita masih punya waktu sampai akhir 2025,” katanya.
Pak Ben juga mendorong pengembang swasta, perumahan-perumahan untuk sekarang betul-betul mengolah sampahnya sendiriada yang dengan MRF, pemilahan dan kelompok warga TPS3R.
“Mungkin nanti saya akan membeli mesin-mesin insinerator kapasitas 10 ton yang bisa disimpan di kecamatan-kecamatan. Luas lahannya hanya butuh 300-400 meter persegi dab itu sedang kita persiapkan,” tutupnya. (*)
Reporter: Tri Budi
Caption: Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. Tri Budi/Bantenekspres.co.id
Hastag: pamkab pandeglang, tpa bangkonol, benyamin davnie, mou batal, tangerang selatan
