Ada sekitar 213.700 orang yang mengikuti pendidikan dan pencegahan korupsi secara offline atau tatap muka. Kemudian untuk yang secara daring mulai dari zoom, sosmed, dan streaming, sekitar 170.000 orang.
“Kemudian karena Pemprov membuka layanan public sejak hari pertama, jumlah masyrakat yang terlayani dalam pelayanan public 1.019 orang. Sehingga total keseluruhannya mencapai sekitar 384.719 orang,” terangnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bahwa postur APBD Pemprov Banten saat ini sangat stabil dan terjaga. Sebab hal itu tidak lepas dari panduan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengaku, KPK secara terus menerus telah memandu dalam berbagai agenda pemerintah seperti dalam hal pengembalian aset daerah dan juga kepegawaian.
“Postur APBD Pemprov Banten saat ini sangat stabil dan terjaga, semua itu pada dasarnya kita persembahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peta jalan yang terukur, terarah untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.
