SERANG — Gubernur Banten, Andra Soni akan segera mengevaluasi proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun Selengkapnya
Gubernur Banten, Andra Soni akan segera mengevaluasi proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026 untuk tingkat SMA dan SMK di Provinsi Banten. Hal ini dilakukan atas dasar banyaknya aduan terkait permasalahan dalam proses penerimaan.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menyoroti sistem ranking tertutup dalam seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jenjang SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten. Ranking tidak terbuka untuk publik. Hanya bisa diketahui siswa yang mendaftar SPMB.
Potensi kecurangan sistem baru penerimaan siswa SMA/SMK/MA dan SKh negeri di Banten masih ada. Seperti jual beli kursi, bertambahnya daya tampung, pemalsuan sertifikat prestasi dan ‘siswa siluman’. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten akan mengawasi potensi kecurangan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK, MA dan SKh tahun ajaran 2025/2026.
Empat dinas dan dua Puskesmas di Kabupaten Serang, mendapatkan nilai predikat kepatuhan tinggi dan tertinggi standar pelayanan publik tahun 2024, dari Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten pada 2024 ini menerima 253 laporan atau pengaduan masyarakat dari 508 keluhan yang diterima. Dari 253 laporan yang ditangani 67,2 persen sudah berhasil diselesaikan dan 32,8 persen diantaranya masih dalam proses pemeriksaan.
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten akan melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi pada pemagaran laut dan pengurukan sungai yang merugikan masyarakat di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten No.1 dan No.2 menandatangani Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi (PPBM) di kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (22/11).
Isu layanan publik dan tata kelola pemerintahan atau birokrasi menjadi salah satu isu yang perlu dieksplorasi dalam debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Maka dari itu, menjelang debat Ketua Ombudsman Banten meminta agar para calon dapat memaparkan langkah dan upaya untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, Provinsi Banten merupakan daerah yang masuk dalam kategori rendah atau zona merah dalam bidang layanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten merilis temuan masalah penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Mulai dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga permintaan iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa.
SMAN 1 Kota Tangerang membutuhkan dana sumbangan Rp 3 miliar lebih untuk merehab saran dan prasarana sekolah dan Family Gathering. Hal itu diungkapkan dalam rapat komite sekolah beberapa hari lalu yang dihadiri para orangtua yang anaknya duduk di bangku kelas 10.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
