TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID– Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi menegaskan, bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI secara eksplisit memperbolehkan jajaran pengurus organisasi untuk merangkap jabatan di lingkungan pemerintahan.
Penegasan ini disampaikan guna meluruskan berbagai tafsir di daerah terkait batasan peran pengurus PGRI yang juga berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat struktural di birokrasi.
Menurut Unifah, aturan organisasi tidak membatasi pengurus untuk berkiprah di sektor pemerintahan, baik di lingkup Dinas Pendidikan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Jadi tidak ada ketentuan dalam AD/ART PGRI yang melarang pengurus organisasi menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan, apalagi pada dinas pendidikan,” ujar Unifah usai rapat persiapan pelaksanaan puncak Hari Guru Nasional (HGN) di aula Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jumat, 13 November 2026.
Ia menekankan, keterlibatan pengurus PGRI dalam struktur pemerintahan justru merupakan hal yang lumrah dan diakomodasi oleh konstitusi organisasi. Hal ini dinilai dapat memperkuat sinergi antara organisasi profesi guru dengan pemangku kebijakan publik dalam memajukan kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat.
“Intinya kalau di AD/ART kita PGRI itu membolehkan. Bahkan boleh banget,” tegasnya.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut juga menyebutkan, ruang pengabdian bagi pengurus maupun tokoh pendidikan di lingkungan PGRI terbuka luas, termasuk pada posisi strategis seperti Dewan Pakar maupun Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Sepanjang individu yang bersangkutan memiliki kompetensi, rekam jejak yang baik, serta memenuhi syarat administratif maupun etik yang digariskan organisasi, maka rangkap jabatan di pemerintahan tidak menjadi persoalan.
“Jadi sangat dimungkinkan, termasuk sebagai dewan pakar maupun dewan kehormatan guru, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi. Jika memenuhi persyaratan, why not?” ujar Unifah.
Namun demikian, Unifah menggarisbawahi bahwa AD/ART PGRI memiliki garis batas yang sangat tegas terkait independensi organisasi dan tata kelola internal.
Larangan mutlak rangkap jabatan dalam tubuh PGRI berlaku apabila pengurus menduduki posisi atau jabatan struktural di partai politik. Ketentuan ini merupakan wujud komitmen PGRI sebagai organisasi profesi yang bersifAbdul Azizat unitaristik, independen, dan nonpartisan, sehingga tidak boleh terseret ke dalam kepentingan politik praktis.
Selain larangan berafiliasi dalam struktur partai politik, aturan organisasi juga melarang adanya rangkap jabatan kepengurusan secara vertikal di internal PGRI sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga efektivitas roda organisasi serta mencegah tumpang tindih kewenangan antarjenjang kepengurusan.
“Yang tidak boleh itu misalnya Ketua PGRI Provinsi merangkap di pengurus PGRI Kabupaten/Kota,” pungkasnya.
Ia berharap, seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pemahaman yang utuh terhadap konstitusi organisasi, sehingga tidak lagi terjadi keraguan dalam menjalankan tugas-tugas keorganisasian maupun pengabdian di pemerintahan.(*)
