TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI. Mulai dari keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan kualitas aparatur sipil negara (ASN), hingga digitalisasi layanan pengaduan masyarakat dinilai menjadi praktik baik yang patut dicontoh daerah lain.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka evaluasi pengawasan pelayanan publik di daerah dan penerapan zona integritas di seluruh instansi Pemerintah Kota Tangerang. Kegiatan berlangsung di Aula Akhlaqul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Jumat (13/11).
Aria Bima mengatakan, salah satu aspek yang menjadi perhatian pihaknya adalah pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN melalui penerapan sistem meritokrasi. Menurutnya, Pemkot Tangerang telah menunjukkan upaya pengembangan kompetensi aparatur melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
Langkah tersebut dinilai penting agar kemampuan ASN dapat terus berkembang, seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
“Pengelolaan sumber daya manusia yang menurut saya betul-betul patut menjadi percontohan. Pengembangan SDM ini berakibat pada aspek-aspek kemampuan soft skill dan skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ujarnya, Jumat (13/11).
Selain peningkatan kualitas ASN, koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal juga mendapat perhatian. Aria menilai, kolaborasi Pemkot Tangerang dengan sejumlah instansi, seperti ATR/BPN, kantor pertanahan, serta instansi di bidang pendidikan dan kesehatan, mampu mendukung efektivitas pelayanan publik.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menghindari ego sektoral yang selama ini berpotensi menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Terlebih, persoalan pertanahan di Kota Tangerang cukup kompleks karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari antarwarga, swasta, hingga instansi pemerintah.
“Persoalan pertanahan ini indeks keberhasilan penyelesaiannya cukup bagus untuk kantor pertanahan. Saya kira itu perlu menjadi perhatian, bagaimana pelayanan publik yang terkait dengan instansi vertikal ini bisa dijadikan satu pola,” katanya.
Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang juga menjadi salah satu inovasi yang mendapat apresiasi. Aria menilai, pelayanan terpadu tersebut mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi di satu lokasi.
Menurutnya, pola pelayanan pemerintah saat ini harus semakin adaptif dan tidak lagi terpaku pada sistem konvensional yang terbatas oleh jam kerja maupun kewenangan masing-masing instansi.
Dengan dukungan teknologi komunikasi dan integrasi layanan, MPP dinilai dapat menjadi model pengembangan pelayanan publik yang lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Aria juga menyoroti digitalisasi pengaduan masyarakat yang diterapkan Pemkot Tangerang. Menurutnya, keberhasilan sistem pengaduan tidak hanya diukur dari kemudahan masyarakat menyampaikan laporan, tetapi juga kecepatan pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti setiap persoalan.
Ia menegaskan, respons cepat terhadap pengaduan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, integrasi sistem pengaduan digital dengan pelayanan terpadu perlu terus diperkuat.
“Pengaduan digital ini menjadi penting. Yang menarik adalah kecepatan tidak hanya pengaduannya, tetapi responsifnya. Pelayanan terpadu, integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat, ini bisa menjadi percontohan,” ungkapnya.
Aria menambahkan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya Komisi II DPR RI mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai praktik baik yang dapat dikembangkan menjadi percontohan nasional.
Menurutnya, meningkatnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat Kota Tangerang turut mendorong ekspektasi terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja serta berbagai masukan yang diberikan Komisi II DPR RI. Ia menyebut, evaluasi tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Tangerang untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Sachrudin mengatakan, sejumlah aspek yang menjadi pembahasan meliputi pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, serta berbagai program pelayanan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, beberapa instansi di lingkungan Pemkot Tangerang juga mendapat apresiasi, di antaranya Dinas Kesehatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Masukannya peningkatan pelayanan. Jadi yang masih kurang harus ditingkatkan dan yang sudah baik kita tingkatkan, yang masih kurang juga kita perbaiki semua,” ujar Sachrudin.
Ia berharap, berbagai masukan dari Komisi II DPR RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemkot Tangerang pun berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berkualitas. (*)
Reporter: M. Dhuyuf Khuzaimi
