TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Warga Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali menghadirkan Puskesmas Panunggangan Barat.
Pasalnya, sejak pelayanan kesehatan di wilayah tersebut digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari, masyarakat mengeluhkan antrean panjang dan semakin sulit mengakses pelayanan kesehatan dasar.
Keluhan tersebut disampaikan Forum RW Kelurahan Panunggangan Barat saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Rabu (11/11).
Dalam pertemuan tersebut, warga berharap keberadaan puskesmas yang sebelumnya melayani masyarakat Panunggangan Barat dapat kembali dihadirkan. Mereka menilai penggabungan pelayanan ke Puskesmas Cibodasari menyebabkan beban pelayanan semakin berat karena harus melayani tiga kelurahan sekaligus.
Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah mengatakan, persoalan ini bermula ketika Puskesmas Panunggangan Barat dialihkan menjadi rumah sakit. Selama proses pembangunan rumah sakit, pelayanan puskesmas sempat dipindahkan ke tempat kontrakan di kawasan Jalan Perkebunan Raya selama kurang lebih tiga tahun.
Namun, setelah masa kontrak berakhir, pelayanan puskesmas tidak lagi dilanjutkan di lokasi tersebut dan justru digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari. Kondisi ini membuat masyarakat Panunggangan Barat harus mengakses pelayanan kesehatan di wilayah lain.
“Awalnya masyarakat berharap dengan adanya rumah sakit, pelayanan kesehatan semakin baik. Tetapi ternyata prosedurnya berbeda. Masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit tidak bisa langsung datang, melainkan harus melalui puskesmas untuk mendapatkan rujukan. Sementara puskesmas di Panunggangan Barat sudah tidak ada,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Rabu (11/11).
Menurutnya, penggabungan pelayanan tersebut menimbulkan persoalan karena Puskesmas Cibodasari harus melayani masyarakat dari tiga kelurahan, yakni Cibodasari, Cibodas, dan Panunggangan Barat. Akibatnya, kapasitas pelayanan dinilai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.
Ia mengaku menerima laporan warga terkait antrean panjang hingga berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, terdapat laporan warga meninggal dunia ketika sedang mengantre. Karena itu, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ini pelayanan dasar kesehatan, jangan sampai diabaikan. Keluhannya sudah bertahun-tahun. Bayangkan, satu puskesmas harus melayani tiga kelurahan. Tentu bebannya sangat besar dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya,” tegasnya.
Saiful menambahkan, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Ia meminta Forum RW Panunggangan Barat segera menyampaikan surat resmi agar dapat didisposisikan kepada komisi yang membidangi persoalan kesehatan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Mustofa Kamaludin menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat tersebut. Setelah menerima surat resmi dari Forum RW, pihaknya berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan instansi terkait untuk mencari solusi.
“Kami tinggal menunggu surat resmi dari masyarakat Forum RW Panunggangan Barat. Kami siap mengadakan RDP dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait,” katanya.
Mustofa menegaskan, persoalan akses pelayanan kesehatan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan medis, terlebih ketika sedang membutuhkan penanganan kesehatan.
“Kami sangat respons terhadap persoalan ini. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jangan sampai terabaikan. Program Pak Wali Kota juga jelas, jangan sampai ada lagi masyarakat yang sakit, kesulitan berobat, lalu meninggal dunia. Ini harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secepat mungkin,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Forum RW Kelurahan Panunggangan Barat Suryadi mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan surat kepada Dinas Kesehatan sejak sekitar dua tahun lalu. Saat itu, warga meminta agar keberadaan Puskesmas Panunggangan Barat tetap dipertahankan meskipun pembangunan rumah sakit sedang berlangsung.
Namun, hingga masa kontrak tempat pelayanan sementara berakhir, warga mengaku belum mendapatkan tindak lanjut sesuai harapan. Pelayanan kesehatan akhirnya digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari.
“Kami sudah bersurat ke Dinas Kesehatan sekitar dua tahun lebih lalu. Harapan kami sederhana, puskesmas tetap ada dan jangan sampai pelayanan masyarakat digabungkan ke Puskesmas Cibodasari. Tetapi sampai kontrakan habis, pelayanan akhirnya dipindahkan dan digabung,” ungkap Suryadi.
Ia menjelaskan, warga juga telah berupaya membantu mencarikan lahan untuk pembangunan kembali puskesmas. Salah satu lokasi yang ditemukan berada di sekitar kantor kelurahan, tetapi terkendala status kepemilikan lahan. Warga kemudian mencari alternatif lokasi lain yang bahkan telah disurvei oleh pihak Perumahan dan Permukiman (Perkim).
“Kami tidak menuntut macam-macam. Kami hanya ingin Puskesmas Panunggangan Barat kembali ada supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Harapannya, setelah audiensi ini ada tindak lanjut yang jelas,” harapnya.
Di tempat yang sama. Penasihat Forum RW Panunggangan Barat Margono menambahkan, keberadaan puskesmas selama ini bukan hanya memberikan pelayanan pengobatan, tetapi juga berperan dalam pembinaan kesehatan masyarakat secara langsung.
Mulai dari pelayanan kesehatan balita, lansia, remaja hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), selama ini mendapatkan pendampingan melalui tenaga kesehatan puskesmas. Bahkan, wilayah Panunggangan Barat memiliki Posyandu Mina yang berhasil meraih peringkat pertama tingkat nasional.
“Selama ini pembinaan dari puskesmas bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah puskesmas tidak ada, pelayanan dan pembinaan seperti itu ikut berkurang. Kami berharap keberadaan rumah sakit tidak menghilangkan fungsi puskesmas, karena keduanya memiliki peran berbeda,” pungkasnya.
Melalui audiensi tersebut, warga berharap DPRD dapat mengawal persoalan hingga ada keputusan konkret dari Dinas Kesehatan. Mereka ingin Puskesmas Panunggangan Barat kembali beroperasi sehingga pelayanan kesehatan dasar dapat lebih mudah dijangkau masyarakat tanpa harus menanggung beban antrean di wilayah lain. (*)
