RANGKASBITUNG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Badan Pendapatan Pajak Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, Banten mencatat realisasi pajak daerah pads triwulan pertama, yakni Januari – Maret 2026 sudah mencapai 18,16 persen, dari target 15 persen.
Plt Kepala Bapenda Lebak, Agung Budi Santoso dalam keterangannya mengatakan, pencapaian realisasi pajak daerah triwulan pertama melebihi target hingga Rp45 miliar atau 18,16 persen yang sebelumnya ditetapkan 15 persen dari target pajak daerah Rp250 miliar.
“Keberhasilan ini merupakan kerja keras petugas di lapangan. Selain itu, juga kami terus menggencarkan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak,” kata Agung, kepada wartawan, Senin 13 April 2026.
Lanjut dia, pendekatan strategi yang diterapkan petugas, seperti optimalisasi penagihan, pemutakhiran data, serta profiling wajib pajak, menjadi modal penting untuk menghadapi target pada triwulan selanjutnya.
“Kami mengapresiasi petugas dan wajib pajak, Karena dengan kerjasama yang baik penerimaan pajak daerah triwulan pertama melebihi target hingga Rp45 miliar atau 18,16 persen,” ujarnya.
Untuk realisasi retribusi daerah, kata Agung, relatif positif hingga mencatatkan dari target Rp23 miliar hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp5 miliar atau 24,29 persen. Secara nominal, terdapat tiga jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah, yakni Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,8 miliar. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp9,5 miliar dan PBJT konsumsi tenaga listrik dan tenaga lain mencapai Rp9 miliar dam sektor retribusi daerah yang menyumbangkan kontribusi terbesar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) hingga Rp2,4 miliar atau 45,77 persen juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 39,41 persen. Sementara Dinas Kesehatan menyumbang retribusi daerah Rp497 juta atau 35,38 persen.
“Kami minta dukungan semua pihak, semoga tahun depan kita bisa menaikkan target di triwulan pertama, mengingat lebaran selalu maju dan kita sangat butuh dana segar di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” tutur Agung.(*)
