TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam menyampaikan, pentingnya integrasi pembangunan kota dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta melalui konsep Aetropolis. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Ruang Al Amanah, Puspemkot Tangerang, Selasa, 7 April 2026.
Namun demikian, Rusdi mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah untuk mewaspadai terhadap kondisi ekonomi global yang saat ini dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat hampir 60 persen APBD Kota Tangerang terserap untuk pelayanan dasar yaitu, pendidikan, kesehatan dan gaji pegawai.
Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) proaktif menjemput bola program-program dari pemerintah pusat.
Terlebih, dalam upaya mewujudkan konsep Aetropolis dan infrastruktur penunjang lainnya tidak mungkin hanya mengandalkan APBD Kota Tangerang. Ia mendorong adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah kota, sektor privat (investor), dan pemerintah pusat.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, kita tidak sanggup. Perlu kita rumuskan mana yang menjadi porsi Pemkot, mana yang bisa didorong ke sektor swasta, dan mana yang membutuhkan fasilitasi bantuan dari pusat,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini menyebut, meski Bandara Soekarno-Hatta berada di wilayah Kota Tangerang, sejak awal, perencanaan yang menyatu antara pertumbuhan kota dan aktivitas bandara Soekarno-Hatta belum sepenuhnya terumuskan.
“Keberadaan bandara Soekarno-Hatta sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan, mulai dari tumbuhnya hotel hingga kawasan logistik. Namun, apakah ini sudah terintegrasi dengan pusat pertumbuhan lainnya? Ini yang menjadi PR kita ke depan,” ujar Rusdi.
Selain masalah bandara, Rusdi menyoroti pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dalam lingkup Tangerang Raya dan Jabodetabek. Ia menyayangkan lambatnya realisasi rencana lama, seperti proyek MRT di sisi selatan jalan tol Jakarta-Merak, yang hingga kini belum terlihat kejelasan nasibnya.
Menurutnya, keterlambatan perencanaan berakibat pada pembengkakan biaya pembangunan, terutama karena 80-90 persen wilayah Kota Tangerang sudah menjadi wilayah terbangun.
“Pelebaran jalan butuh ROW dan pembebasan lahan yang biayanya tidak murah. Jika dulu rencana itu sudah dikunci, setidaknya bisa menjadi acuan kebijakan perizinan agar tidak tumpang tindih,” tambahnya.
Selain itu, politisi dari Partai Golkar ini juga menyoroti persoalan lingkungan, seperti permasalahan sampah dan banjir. Mantan Ketua KNPI Kota Tangerang ini menilai, pengelolaan sampah yang masih konvensional memerlukan percepatan program. Oleh karenanya, ia mendorong adanya penguatan anggaran dan inovasi pemilahan sampah langsung dari sumbernya, termasuk pemanfaatan aplikasi digital seperti yang telah diterapkan di Kota Bogor.
“Kita tidak hanya merumuskan untuk tahun depan, tapi untuk 10 tahun yang akan datang. Jangan sampai pembangunan saat ini justru merampas hak-hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang asri,” tandas Rusdi
“Persoalan Kota Tangerang harus berangkat dari data dan perencanaan yang baik. Kami di DPRD berharap rumusan dari Musrenbang ini bisa menjadi dasar yang matang dalam pembahasan KUA-PPAS, guna menentukan prioritas anggaran 2027 di tengah keterbatasan yang ada,” tutupnya.(*)
