TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggelar kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang menjadi landasan percepatan pengentasan kemiskinan secara nasional.
Kegiatan SITASKIN yang mengusung tema “Dari Sinergi Lahir Solusi” bertujuan meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas sektor, memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan sosial, pangan dan ekonomi, serta memperkuat kemandirian masyarakat melalui kegiatan produktif dan usaha mikro.
Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) , Iwan Sumule menegaskan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan sinergi terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Kemiskinan adalah persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Sinergi pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. BP Taskin hadir untuk memastikan seluruh kebijakan dan program berjalan dalam satu arah dan benar-benar berdampak pada masyarakat miskin,” ujar Iwan dalam sambutannya, Senin 15 Desember 2025.
Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, intervensi pemerintah bisa menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, BP Taskin mengambil peran sebagai fasilitator dalam penyelarasan kebijakan dan sinkronisasi program.
Kegiatan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, lembaga nonkementerian seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Perum Perhutani juga terlibat dalam kolaborasi ini.
Berbagai program strategis disalurkan dalam SITASKIN, seperti reaktivasi PBI Non-Aktif, program pekarangan pangan bergizi, bantuan benih tanaman dan unggas, bantuan kesehatan masyarakat, sampai dengan program vokasi dan pemagangan untuk memperluas peluang kerja.
“Program lain yang turut dilaksanakan adalah kurasi data keluarga penerima manfaat, cek kesehatan gratis, bantuan sanitasi, serta pemberian tablet sekolah dan kacamata pintar bagi penyandang tunanetra. Pendekatan ini dimaksudkan agar program pemerintah dapat menjangkau langsung kelompok miskin dan rentan miskin,” katanya.
Iwan Sumule, menambahkan bahwa percepatan penanganan wilayah miskin dan rentan membutuhkan kerja kolaboratif dan terukur antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
“Kami memastikan setiap intervensi pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata. Ini bagian dari amanah Perpres Nomor 163 Tahun 2024 yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Iwan.
Kegiatan SITASKIN merupakan bagian dari komitmen nasional untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 8,47 persen pada 2025 menjadi 4,5 persen pada 2029, melalui penurunan konsisten setiap tahun.
Dengan pendekatan kolaboratif, terarah, dan berbasis data, BP Taskin optimistis bahwa percepatan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memperkuat kontribusi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
