SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus berupaya mencari cara untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Melalui rapat koordinasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Aula Lantai 1 Setda Kota Serang, Senin 20 Oktober 2025, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan untuk membahas strategi dan potensi peningkatan pendapatan di tahun 2026.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menekankan pentingnya kekompakan antar-OPD dalam mengantisipasi dampak pemotongan dana transfer pusat yang mencapai Rp186 miliar.
“Saya mengajak seluruh OPD untuk bekerja keras, membahas kendala dan potensi ke depan secara tuntas. Saya juga menekankan pentingnya kekompakan antar-OPD agar bisa saling mengisi, walaupun bukan kewenangannya, tetap memberikan saran dan masukan,” ujarnya.
Budi menegaskan, meskipun menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan dana dari pusat, target PAD tahun 2026 tetap akan dinaikkan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan pemotongan anggaran sebagai alasan untuk menunda pembangunan.
“Titik utama dari pertemuan hari ini adalah, meskipun ada pemotongan dana dari pusat, kita tetap berjuang agar pembangunan Kota Serang bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Selain itu, Pemkot juga akan menggali sumber pendapatan baru dari sektor yang selama ini belum tergarap optimal. Salah satunya melalui pengelolaan parkir di berbagai event yang diselenggarakan di Kota Serang.
“Kita bahas potensi-potensi seperti parkir event, PBG, hingga PBB. Salah satu kendala di PBB adalah banyaknya transaksi jual-beli tanah yang belum dibalik nama SPPT-nya. Sekarang sistemnya akan dibuat online agar lebih cepat dan mudah,” tutur Budi.
Ia juga menyinggung adanya tunggakan pembayaran dari penyewa aset milik daerah yang masih belum diselesaikan. “Ada beberapa penyewa Barang Milik Daerah (BMD) yang belum bayar, ini sedang kita kejar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, Hari W. Pamungkas, mengatakan rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam merancang strategi peningkatan PAD untuk menutup kekurangan akibat pemotongan dana transfer.
“Untuk persiapan di 2026, Pak Wali Kota dan seluruh pimpinan OPD dikumpulkan untuk membahas target dan potensi PAD agar kita bisa mengantisipasi penurunan dana transfer dari pusat,” ujar Hari.
Ia menjelaskan, target utama Pemkot Serang adalah menutup selisih dana sebesar Rp186 miliar sekaligus memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. “Dengan peningkatan PAD, diharapkan kualitas pembangunan dan visi-misi dalam RPJMD bisa terealisasi semua,” katanya.
Bapenda mencatat hingga September 2025, realisasi pajak daerah telah mencapai 76 persen atau sekitar Rp249 miliar. Pajak air tanah menjadi penyumbang tertinggi dengan capaian 109 persen, disusul pajak jasa listrik, PBB, dan pajak online lainnya yang mendekati 90 persen.
Namun, Hari mengakui masih ada tantangan di sektor retribusi yang baru terealisasi sekitar 56 persen atau Rp20 miliar dari target Rp44 miliar. “Kendalanya masih di tingkat kesadaran wajib pajak. Kalau retribusi, tinggal pemetaan dan tata cara pemungutannya,” ujarnya. (*)
