LEBAK,BANTENEKSPRES.CO.ID – Kabupaten Lebak melalui BPBD setempat mengaku tidak memiliki anggaran khusus penanggulangan bencana, jika saat ini terjadi bencana. Padahal, kabupaten Lebak yang memiliki 28 kecamatan dan memiliki wilayah terluas di Provinsi Banten, merupakan wilayah rawan bencana. Hal tersebut dikatakan Febby Rizky Pratama, kepala Pelaksana BPBD Lebak, kepada BantenEkspres, di ruang kerjanya, Minggu 14 September 2025.
Menurut Febby, di struktur APBD 2025 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp3 miliar sudah habis untuk belanja beras dan bantuan kebencanaan lainnya. Biaya Tak Terduga (BTT) yang besarnya mencapai Rp9 miliar peruntukannya tidak haya untuk kebencanaan, melainkan untuk yang lainnya, seperti Kesehatan dan kedaruratan lainnya.
“Jadi anggran Kebencanaan Rp3 miliar sudah terpakai semua, sehingga jika terjadi bencana kita hanya bisa melakukan bantuan mitigasi dan tekhnis kebencanaan saja,” ujarnya.
Lanjut dia, untuk bantuan sembako dan yang lainnya, untuk saat ini tidak bisa diberikan jika terjadi bencana.
“Kami berharap Kabupaten Lebak tidak terjadi bencana besar, karena kita bingung tidak mempunyai anggaran penanggulangan bantuan,” papar dia.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Eka Darmana Putra menyatakan, jika stok logistik bantuan kebencanaan sudah mulai menipis yang dikelola Dinsos Lebak. Namun demikian, untuk kebencanaan, Dinsos selalu siap siaga.
“Walau stok logistik bantuan sudah menipis, namun hingga kini kita masih bisa dan terus melakukan intervensi terhadap kejadian bencana yang terjadi,” tuturnya.
Kata Eka, Dinsos berbeda dengan BPBD, karena BPBD sifatnya hanya mitigasi kebencanaan dan evakuasi jika terjadi bencana. Sehingga, wajar jika stok bantuan logistik kebencanaan di BPBD terbatas.
“Mudah-mudahan tidak ada bencana yang sifatnya komunal di Lebak,” ucap Eka.(*)
