SERANG — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Agus Wahyudiono meminta Pemkab Serang segera mempercepat pembuatan Selengkapnya
Tenaga honorer Pemkab Serang meminta kejelasan statusnya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang. Pasca dinyatakan tidak lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang pertama, nasib mereka tidak ada kejalasan. Belum ada kepastian Pemkab Serang bakal mengangkat honorer yang tidak lulus, menjadi PPPK paruh waktu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten, memberikan catatan kepada Pemkab Serang atas temuan adanya pemborosan dan ketidaksesuaian, dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Menindaklanjuti catatan itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, bakal mengembalikan kelebihan bayar itu sekitar Rp1,2 miliar, yang akan diambilnya dari perusahaan sebagai pelaksana proyeknya.
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berencana membangun rumah restoratif justice di Kabupaten Serang. Kini rumah itu baru ada satu di Kecamatan Ciruas dan belum berjalan dengan maksimal.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Serang di beberapa OPD tidak boleh mengambil cuti selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, agar pelaksanaan pengamanan bisa berjalan maksimal.
SERANG — Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Serang Rudy Suhartanto meminta agar tata kelola keuangan pada Selengkapnya
Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik pada bidang pendidikan ke Kabupaten Serang, karena banyak terjadi kasus kekerasan seksual dan perundungan, baik secara fisik maupun psikis di satuan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang kini dinilai sudah baik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, melakukan rehabilitasi jembatan sepanjang 17 meter dengan lebar lima meter, menghabiskan dana sebesar Rp2,4 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Serang 2024.
Pemkab Serang mengambil alih secara sepihak 12 perumahan di Kabupaten Serang atas desakan dari masyarakat perumahan tersebut. Karena ke-12 perumahan itu telah ditinggalkan pengembang serta tidak menyerahkan prasarana dan sarana utilitas (PSU) ke Pemkab Serang yang menjadi kewajibannya.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat di Kabupaten Serang bisa menjaga dan mengamankan keaslian arsip yang dimilikinya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
