KOTA TANGSEL — Sejak 10 April 2025 Pemprov Banten melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Selengkapnya
Sejak 10 April 2025 Pemprov Banten melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Tunggakan dan denda PKB dari 2024, 2023 dan seterusnya dihapus. Pemilik kendaraan cukup membayar pajak di 2025 saja. Program tersebut belum efektif. Hingga akhir Juni ini, dari 2,3 juta kendaraan yang menunggak pajak, baru 1,7 kendaraan yang mau melakukan pemutihan. Masih separo lebih, yang menunggak pajak.
Pemprov Banten tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang program pemutihan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akan habis pada 30 Juni 2025 mendatang. Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat. Namun sayangnya banyak yang belum terlayani.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak mencatat realisasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hingga bulan April mencapai Rp23 miliar.
Pemkab Pandeglang menyiapkan layanan kesehatan bagi wajib pajak (WP) yang hendak membayar pajak kendaraan dalam program pemutihan pajak kendaraan di Samsat Pandeglang. Pasalnya, sejak mulai diberlakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), antrean panjang para WP selalu mamadati kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk memperpanjang kendaraan bermotor.
Guna membantu pengawasan program Pemutihan pajak kendaraan di Samsat Rangkasbitung, Bupati Lebak Moch Hasbi Assyidiki Jayabaya telah menugaskan beberapa anggota Satpol PP Lebak di Samsat. Penempatan Satpol PP ini untuk mendeteksi adanya pungutan liar (pungli) di Samsat.
Program Pemprov Banten tentang pemutihan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) mendatang respon luar biasa dari masyarakat. Dalam satu hari ribuan warga rela antre panjang agar dapat menghidupkan PKB yang sebelumnya sempat menunggak bertahun-tahun. Namun dibalik antusiasme masyarakat ini, ternyata banyak alasan mengapa mereka enggan membayar pajak sebelumnya.
Bank Banten mendukung program penghapusan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun 2024 dan sebelumnya.
Pungutan liar (pungli) masih terjadi di sejumlah Samsat di Banten. Apalagi pada masa penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) seperti saat ini. Masih adanya pungli di Samsat ini sudah masuk ke meja Gubernur Banten Andra Soni. Dia meminta Inspektorat Provinsi Banten turun tangan untuk menangani laporan tersebut.
Program pengampuan tungakan dan denda pajak kendaraan (PKB) mendapat respons luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga berbondong-bondong ke Samsat untuk membayar pajak. Karena tunggakan PKB bertahun-tahun dihapus. Cukup dengan membayar pajak di tahun 2025, STNK yang ‘mati’ bertahun-tahun jadi ‘hidup’ lagi.
Penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) membuat warga antusias membayar pajak ke Samsat Ciputat. Tentu ini meringankan beban warga yang menunggak pajak kendaraan. Karena tunggakan pajak bertahun-tahun dihapus.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
