Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menyebut masih ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti, terhitung sejak awal Provinsi Banten berdiri hingga 2024. Salah satu yang diungkit BPK salah satunya, hasil pemeriksaan penggunaan APBD tahun 2005 yang hingga kini belum diselesaikan oleh Pemprov Banten.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menyebut masih ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti, terhitung sejak awal Provinsi Banten berdiri hingga 2024. Salah satu yang diungkit BPK salah satunya, hasil pemeriksaan penggunaan APBD tahun 2005 yang hingga kini belum diselesaikan oleh Pemprov Banten.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah menyoroti catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dengan pengadaan makanan dan minuman (mamin) di RSUD Cilograng dan Labuan yang segera kedaluwarsa.
Pemprov Banten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penggunaan anggaran 2024. Namun, begitu penggunaan Dana Opersional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK bermasalah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten, memberikan catatan kepada Pemkab Serang atas temuan adanya pemborosan dan ketidaksesuaian, dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Menindaklanjuti catatan itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, bakal mengembalikan kelebihan bayar itu sekitar Rp1,2 miliar, yang akan diambilnya dari perusahaan sebagai pelaksana proyeknya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Banten, melakukan entry meeting tentang belanja modal milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, di Pendopo Bupati Serang, Senin 14 Oktober 2024.
Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sudah semakin baik, sejalan dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Laporan keuangan di Unit Pengelolaan Dana Bergulir (UPDB) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DisKUM) Kabupaten Tangerang jadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta meminta agar pihak ketiga yang menjadi pelaksana pada proyek Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Pandeglang agar segera melakukan pengembalian atas adanya kelebihan bayar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Inspektorat Kota Serang diberikan waktu selama dua bulan atau 60 hari kerja untuk membuat daftar atau inventarisir dan melakukan penelusuran terhadap sejumlah aset yang hilang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
