LEBAK — Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2024 tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dari tingkat pusat hingga daerah diperkirakan akan memberikan efek domino pada berbagai sektor. Termasuk industry wisata dan hotel.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak akan terus berupaya merealisasikan target pajak daerah tahun 2025 yang naik dibanding tahun 2024. Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan program pembangunan bisa tercapai sesuai harapan bersama.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat terus meningkatkan pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu caranya dengan meresmikan ruang pelayanan konsultasi dan informasi pajak daerah serta fitur aplikasi smartphone.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak mengaku realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Lebak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan minggu pertama bulan Oktober 2024 tercatat Rp25.331.136.289.
Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami, bertekad membawa membawa Bank Banten bangkit dari keterpurukan. Komitmen Busthami untuk menyehatkan Bank Banten, ia menyatakan kesiapannya untuk mundur kapanpun jika pemegang saham menghendakinya.
Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lebak periode Januari-Mei 2024 baru mencapai Rp48 miliar atau 24,86 persen dari total target tahun ini sebesar Rp195 miliar.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
