Dapatkan berita terkini hanya di Banten Ekspres: liputan lengkap seputar peristiwa penting di Banten dan nasional, akurat dan terpercaya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten akan melakukan penetapan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Penetapan serentak dilakukan untuk 6 kepala daerah di Banten, Kamis (9/1). Sementara tiga kepala daerah lainnya tidak ditetapkan karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Praktisi Kebijakan Pemerintah Ibnu Jandi menyoal layanan kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Dalam laporan yang disampaikan oleh Ibnu Jandi, seorang pengamat kesehatan, mengeluhkan penanganan Instalasi Gawat Darurat (IGD), pada 20 Desember 2024 saat anaknya harus menunggu lebih dari satu setengah jam untuk dilayani.
Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) melantik 149 Dewan Hakim dan 21 Pengurus LPTQ untuk Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-55 Tingkat Kabupaten Tangerang. Pelantikan tersebut berlangsung khidmat di Aula Masjid Al-Amjad, Selasa (7/1/2025).
Sejumlah warga Kecamatan Rangkasbitung meminta penutupan aktivitas galian tanah oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten bukan hanya sekedar pemasangan plang segel saja. Melainkan, harus ditindak lanjuti dengan penataan lingkingan yang rusak oleh perusahaan tambang. Hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka yang telah merusak jalan dan lingkungan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang menyiapkan rencana cadangan bagi Tenaga Harian Lepas (THL) yang tak lolos pada tahap dua atau pertama.
Klub kebanggaan masyarakat Tangerang, Persita Tangerang, Selasa (7/1/2025) dinihari berduka. Pendekar Cisadane berduka setelah Manajer musim 2017-2024, I Nyoman Suryanthara, tutup usia.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dampingi Pj Bupati Tangerang Andi Ony inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (07/01/2025).
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten menyebut ada sekitar 500 honorer atau non PNS yang gagal mengikuti seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I. Mereka yang gagal akan diupayakan menjadi PPPK dengan paruh waktu atau diikutsertakan tes seleksi tahap II beserta 5.049 honorer lainnya.
