Pemkab Tangerang Masih Menimbang Usulan UMK 2027

Kepala Bidang Hubungan Industial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hendra.

 

TIGARAKSA,BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemkab Tangerang masih menimbang-nimbang usulan upah minumum kabupaten kota (UMK) tahun 2027. Titik berat pemerintah bukan soal tuntutan buruh maupun keinginan pengusaha. Pemerintah ingin menjaga iklim investasi yang kondusif juga menjaga daya beli masyarakat lewat kebijakan upah minimum.

Bacaan Lainnya

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang Herry Rumawatine mengatakan, dengan rumus penghitungan soal upah yang baru berharap kenaikan tak lebih dari 5 persen pada 2027. Kata dia, pengusaha mempertimbangkan produktivitas dan persiangan harga jual di pasar dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Iya kan ada pengali alfa yang rentang 0,5 sampai 1 poin dalam rumus hitungan upah minimum untuk tahun 2027. Kita ingin alfa itu cukup di angka 0,5 saja, jadi naik sekitar 5 persen, itu baru upah minimum, belum hitungan sektoral,” katanya kepada Banten Ekspres, Kamis 19 November 2027.

Kata Herry, industri manufaktur yang menjadi andalan pemerintah saat ini sedang berhitung soal labour cost ayau biaya tenaga kerja. Sebab, kata dia, industri produksi sepatu sudah tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa selain di Tangerang.

“Contoh di Majalengka, itu ada pabrik produksi sepatu Nike, di Kabupaten Tangerang juga ada. Di sana upah itu masih di angka Rp2,3 juta sebulan, di Kabupaten Tangerang sudah Rp5,3 juta per bulan. Jadi labour cost ini dipertimbangkan perusahaan, bisa tidak kita masih bersaing,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hendra mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan soal kenaikan upah minimum 2027. Kata dia, pertemuan dengan beberapa unsur buruh dan pengusaha sudah dilakukan pemerintah untuk menyerap aspirasi soal upah.

“Kita sudah pertemuan dengan beberapa pihak, termasuk membuka ruang dialog dengan buruh dan pengusaha. Pak Bupati ingin dalam proses penetapan pengupahan ini suasananya lebih kondusif. Kita hati-hati sekali ini demi menjaga iklim investasi tetap kondusif serta mencegah potensi relokasi pabrik padat karya,” katanya.

Lanjut Hendra, pemerintah daerah sudah menerima surat secara resmi dari perusahaan manufaktur sepatu. Diantaranya, kata dia, PT Ching Luh dan PT Adis Balaraja yang mengalami penurunan pesanan dan persaingan dengan industri sejenis di Thailand dan Vietnam.

“Laporan perusahaan sudah kami terima secara resmi. Tentu ini jadi pertimbangan kami dalam memberikan usulan ke Gubernur Banten. Ada perusahaan sepatu yang sudah punya cabang di Cirebon, Majalengka juga di Salatiga. Kita khwatirkan pemindahan pesanan produksi sepatu ke sana. Jadi kami sangat hati-hati sekali,” katanya.

Perlu diketahui, rapat akhir pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang dijadwalkan pada 23 November untuk menyusun draf rekomendasi besaran UMK 2027. Di mana, hasil putusan tersebut akan dibawa ke Gubernur Banten untuk penetapan sebelum batas waktu 25 November 2026.

Sementara dari sisi buruh, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Kabupaten Tangerang Awaludin mengatakan, masih pembahasan secara internal soal tuntutan kenaikan upah minimum 2027. Namun, secara ideal buruh meminta pemerintah menetapkan keniakan upah sebesar Rp700 ribu dari UMK Tahun 2026. “Untuk saat ini masih dalam pendiskusian. Idealnyanya itu di angka Rp5,9 juta,” katanya.(*)

 

Pos terkait