‎Pembangunan Pasar Kronjo Mangkrak, 200 Pedagang Terdampak

Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas proyek revitalisasi Pasar Kronjo yang kini mangkrak yang digelar di ruang gabungan DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu 18 November 2026. ‎

‎
‎TANGERANG, BANTEN EKSPRES. CO. ID – Sebanyak 200 pedagang terdampak akibat mangkraknya pembangunan Pasar Kronjo selama bertahun-tahun. Mandegnya pembangunan tersebut akibat pengembang tidak bisa menyelesaikan pembangunan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

‎Diketahui, proyek revitalisasi pasar di atas lahan hampir 9.000 meter persegi itu diproyeksikan bernilai Rp18 miliar.
‎
‎Perwakilan pedagang Pasar Kronjo, Aspuri mengeluhkan mangkraknya pembangunan pasar tradisional tersebut. Ia mengatakan, mangkraknya pembangunan pasar itu mengorbankan nasib para pedagang.

Bacaan Lainnya

‎”Kami para pedagang Pasar Kronjo kini menaruh harapan besar agar kebuntuan ini segera berakhir,” ujarnya, Kamis 19 November 2026.

‎​Pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi II, DPRD Kabupaten Tangerang mempertemukan manajemen pengembang PT Trivalenia Citra Utama (TCU) atau PT TZU, Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR), Bagian Hukum Pemkab Tangerang, Camat Kronjo, serta perwakilan pedagang.
‎​
‎Perwakilan manajemen PT TCU/TZU, Jecky mengakui, jika konstruksi fisik di lapangan saat ini dihentikan sementara karena masa pengerjaan proyek telah habis dan memerlukan adendum baru. Sementara itu, adendum atau perpanjangan waktu kontrak hanya diperbolehkan sebanyak satu kali.

‎Pihak pengembang juga menyoroti penurunan drastis jumlah pedagang yang berkomitmen mencicil tempat berdagang. Dia menuturkan, dari data awal eksisting 500 pedagang kini tersisa 105 pedagang.
‎
‎”Namun demikian, kami siap untuk merampungkan sisa pekerjaan jika diberikan ruang solusi hukum,” katanya.
‎
‎
‎Anggota Komisi II, DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, mengungkapkan kontrak pembangunan pasar yang mangkrak ini sebelumnya telah diperpanjang melalui adendum pada tahun 2022 lalu. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 perjanjian kerja sama, jelasnya, adendum atau perpanjangan waktu hanya diperbolehkan sebanyak satu kali. Oleh karena itu, jika kontrak dipaksakan untuk diperpanjang kembali tanpa landasan hukum yang kuat, hal tersebut dikhawatirkan dapat melanggar aturan dan berpotensi menjadi temuan audit hukum.
‎
‎​”Secara aturan hukum, klausul di dalam perjanjian sudah sangat jelas bahwa adendum hanya dapat dilakukan satu kali. Jika aturan ini dilanggar, maka kontrak berisiko batal demi hukum dan dapat memicu persoalan hukum dikemudian hari bagi semua pihak yang terlibat,” ungkap Deden.
‎
‎Camat Kronjo, M. Mumu Mukhlis, secara terbuka menyayangkan lambatnya penanganan proyek ini yang berdampak langsung pada perekonomian warga.​”Kasihan juga mereka sejak 2019 nasibnya terkatung-katung,” katanya. (*)
‎

Pos terkait