SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang, berencana menerapkan sanksi denda terhadap pelaku usaha, yang terbukti melanggar ketentuan pola ruang.
Kebijakan ini disebutkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diproyeksikannya mampu menyumbang hingga Rp100 miliar pada 2027.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan pemanfaatan ruang, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Penerapan sanksi denda nantinya menyasar ke pelaku usaha, yang menjalankan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana diatur dalam ketentuan tata ruang daerah.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang Wawan Ikhwanudin mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya ternyata selama ini, banyak bangunan milik pelaku usaha yang menyalahi aturan pola ruang daerah.
Banyak pelaku usaha yang mendirikan bangunan di sepadan pantai, sungai dan jalan, tanpa adanya izin yang tentunya menyalahi aturan, sehingga tidak dikenakan pajak maupun retribusinya.
“Mereka menyalahi aturan, yang akhirnya tidak ada pengenaan baik pajak maupun retribusi apapun, mereka melakukan kegiatan usaha berpuluh-puluh tahun tapi pemerintah daerah tidak mendapatkan apapun,” katanya, Kamis 19 November 2026.
Wawan berencana, akan memberikan sanksi yang sifatnya administratif seperti denda kepada para pelaku usaha yang melanggar aturan, namun akan dibuatkan terlebih dahulu peraturan daerahnya agar lebih mengikat.
“Sebagimana diamanatkan di Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, bahwa pemerintah daerah diberikan untuk melakukan diskresi dalam rangka memberikan sanksi sifatnya administratif kepada pelaku usaha,” ujarnya.
Dikatakan Wawan, pihaknya sudah memproyeksikan bahwa dengan aturan tersebut, bisa memberikan penambahan terhadap PAD di 2027 yang nilainya mencapai Rp100 miliar.
“Jadi angka ini bukan mengada-ada, dan memang datanya sudah kita buat, kemudian juga dasar hukumnya juga memang dibenarkan untuk melakukan itu,” ucapnya.
Pemberlakuan kebijakan tersebut, kata Wawan, bertujuan supaya investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Serang, sebaiknya menyelesaikan semua perizinan yang berlaku tanpa terkecuali sebelum membangun bangunannya.
Ia menyarankan, sebelum melakukan investasi di Kabupaten Serang sebaiknya investor melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan DPMPTSP dan DPUPR agar tidak terjadi kesalahan.
“Masalah ini yang saat ini kami lihat itu masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Serang. Tidak salah pengusahanya, tapi ada oknum-oknum yang banyak menjanjikan mungkin karena melihat lahannya lebih murah di Serang tidak peduli pola ruangnya sesuai atau tidak,” tuturnya.
Selain itu, Wawan mengaku, sudah menyampaikan ke seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Serang, supaya NPWP nya dipindahkan ke Kabupaten Serang jangan di luar daerah.
“Sudah kita sarankan dalam rangka meningkatkan PAD, supaya NPWP nya di Kabupaten Serang, jangan sampai usahanya di sini tapi NPWP nya di luar Kabupaten Serang, sehingga pajak tidak masuk ke kita,” katanya. (*)











