TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang melalui Bidang Aset bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terus memperkuat pengawasan dan pengendalian aset milik daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penertiban aset tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha tanpa mengantongi izin resmi.
Dalam upaya penertiban tersebut, BPKAD bersama Kejaksaan melakukan pengosongan terhadap sejumlah lahan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan usaha tanpa izin pemanfaatan aset.
Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Aron Nugraha, mengatakan bahwa langkah penertiban diawali dengan pendataan dan identifikasi terhadap aset-aset daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa melalui prosedur perizinan.
”Upaya yang sudah kami lakukan selaku Bidang Aset dalam rangka pengendalian atas pemanfaatan aset, kami melakukan pendataan terlebih dahulu. Dari hasil pendataan, ditemukan beberapa lokasi yang digunakan pelaku usaha maupun masyarakat di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang tanpa memiliki atau mengajukan izin,” ujar Aron, Rabu 18 November 2026.
Setelah pendataan, pihaknya terlebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif melalui mediasi dan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang memanfaatkan lahan tersebut. Namun, ketika tidak ada tindak lanjut berupa pengosongan secara sukarela, BPKAD kemudian menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus dari Kepala BPKAD kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, tim Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bersama BPKAD kembali melakukan mediasi dengan para pengguna aset.
Aron menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan aset milik daerah kembali berada dalam penguasaan pemerintah dan dapat dikelola sesuai ketentuan.
”Alhamdulillah, pada Senin, 16 November 2026, sudah terjadi pengosongan terhadap sejumlah lokasi. Prosesnya dilakukan secara baik-baik dan persuasif. Setelah dikosongkan, aset tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Bidang Aset BPKAD,” jelasnya.
Adapun aset yang menjadi objek penertiban tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya lahan Taman PSU Permata Medang, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, lahan PSU sarana di Perumahan Karawaci Residence, Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan Kelapa Dua, serta lahan SDN Danau Batur, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua.
Dalam proses pendataan dan penertiban, BPKAD juga menemukan pemanfaatan lahan untuk kegiatan komersial, seperti bengkel mobil, warung jajanan atau tempat makan, hingga usaha pemancingan.
Menurut Aron, pemanfaatan aset daerah secara komersial tanpa izin berpotensi menghilangkan peluang penerimaan daerah. Pasalnya, sejumlah lahan tersebut telah dimanfaatkan selama lebih dari satu tahun tanpa mengajukan izin pemanfaatan kepada pemerintah daerah.
Meski demikian, Aron menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang pada prinsipnya tidak melarang masyarakat maupun pelaku usaha memanfaatkan aset milik daerah. Pemerintah justru membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset, sepanjang memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku.
Masyarakat atau pelaku usaha yang berminat dapat mengajukan kerja sama pemanfaatan aset, baik melalui skema sewa maupun bentuk kerja sama lainnya, dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Tangerang.
”Kami tidak melarang. Siapa pun yang mengetahui ada aset Pemerintah Kabupaten Tangerang dan ingin menggunakannya untuk kegiatan usaha, bisa mengajukan kerja sama pemanfaatan, baik berupa sewa maupun kerja sama lainnya, dengan catatan memenuhi syarat dan mengajukan izin kepada Bupati Tangerang,” tegas Aron.
Ia berharap, melalui penertiban dan pengawasan yang berkelanjutan, seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat terdata, terkelola, dan dimanfaatkan secara optimal.
”Selain menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, pemanfaatan yang sesuai prosedur juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Kepala Kejaksaaan Negeri Kabupaten Tangerang Wahyudi Eko Husodo, menuturkan keberhasilan penertiban tanah aset ini dilakukan oleh Tim Kejaksaan sehingga pengosongan tanah aset negara dapat berjalan baik dan tertib.
”Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan hukum kepada BPKAD untuk menyelematkan aset tanah negara senilai harga pasar Rp. 29.085.000.000, pada tiga lokasi dimaksud,” katanya. (*)










