TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Kasus meninggalnya bayi Maher Aqsa Fadhilah setelah menjalani perawatan medis di RS Mandaya Royal Hospital Puri, Kota Tangerang, terus bergulir. Terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan malpraktik dalam penanganan persalinan hingga perawatan intensif bayi tersebut.
Tim khusus itu melibatkan Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hingga kini, Dinkes masih menunggu hasil penelusuran lapangan dan kajian para pakar untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelayanan medis di rumah sakit tersebut.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Tangerang, dr. Wuri Harnaning, mengatakan pihaknya telah mendatangi RS Mandaya untuk menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
“Kami dari Dinas Kesehatan turut prihatin dan berduka atas kejadian tersebut. Kami juga sudah melakukan kunjungan ke rumah sakit. Tetapi, karena ini melibatkan para pakar dan perhimpunan dokter spesialis, kami masih menunggu hasil penelusuran mereka,” ujar Wuri ditemui Selasa 17 November 2026.
Ia menegaskan, Dinkes belum dapat menyimpulkan apakah kasus tersebut mengandung unsur malpraktik atau tidak. Menurutnya, penilaian harus didasarkan pada hasil investigasi dan kajian organisasi profesi serta para ahli yang dilibatkan.
Dari hasil kunjungan sementara, Dinkes telah menyepakati bahwa pihak rumah sakit harus memberikan jawaban atas somasi yang dilayangkan keluarga korban.
“Kesepakatannya adalah rumah sakit harus menjawab somasi yang diberikan. Namun, bukan berarti sudah ada kesimpulan apakah ini malpraktik atau bukan,” jelasnya.
Wuri menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan untuk memanggil manajemen RS Mandaya ke kantor Dinkes Kota Tangerang. Sebab, organisasi profesi masih melakukan audiensi dan penelusuran terhadap rangkaian kejadian tersebut.
Dinkes juga mengaku belum bertemu langsung dengan pihak keluarga Maher. Meski demikian, pihaknya membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tidak terpenuhi.
“Kami terbuka apabila ada masyarakat di Kota Tangerang yang merasa perlu mendapatkan perlindungan atau memperjuangkan haknya sebagai masyarakat dalam pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, keluarga Maher melalui kuasa hukumnya, Haris Azhar, melayangkan somasi kepada manajemen RS Mandaya Royal Hospital Puri pada Rabu (11/11/2026).
Somasi tersebut juga ditujukan kepada tiga tenaga medis yang terlibat dalam penanganan ibu dan bayi, masing-masing dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG), dokter spesialis anak subspesialis neonatologi konsultan, serta dokter spesialis anak yang bertugas sebagai dokter jaga di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
Langkah hukum itu diambil setelah keluarga menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam pelayanan medis terhadap Twesty Febri Caroline, ibu Maher, selama proses persalinan hingga penanganan bayinya.
Haris mengungkapkan, terdapat beberapa dugaan persoalan yang menjadi dasar somasi. Di antaranya pemberian obat tokolitik Duvadilan yang dipersoalkan karena diduga tidak mempertimbangkan riwayat aritmia atau gangguan irama jantung yang dimiliki ibu bayi.
Selain itu, keluarga juga menyoroti dugaan keterlambatan tindakan persalinan darurat, lemahnya pemantauan kondisi ibu dan janin, hingga tidak adanya dokter penanggung jawab NICU yang dinilai melekat selama bayi berada dalam kondisi kritis.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan gangguan suplai oksigen di ruang NICU pada 24 September 2026. Keluarga mengaku mengetahui informasi tersebut dari rekaman CCTV yang diperlihatkan pihak rumah sakit, tetapi mereka belum mendapatkan salinan rekaman tersebut.
Keluarga juga mempertanyakan proses rujukan Maher ke rumah sakit lain. Setelah meminta agar bayinya mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang dinilai lebih memadai, Maher akhirnya dipindahkan ke RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 24 September 2026.
Namun, upaya penyelamatan tersebut tidak membuahkan hasil. Maher akhirnya meninggal dunia pada 28 September 2026.
Tak hanya itu, keluarga melalui kuasa hukumnya juga mempersoalkan akses terhadap dokumen rekam medis yang dinilai tidak mudah diperoleh. Padahal, dokumen tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara utuh rangkaian tindakan medis yang diberikan kepada ibu dan bayi.
Melalui somasi setebal enam halaman, keluarga meminta manajemen rumah sakit menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan terbuka, melakukan investigasi menyeluruh, memperbaiki sistem pelayanan neonatal, serta memberikan ganti rugi materiil dan immateriil.
Pihak rumah sakit dan tenaga medis terkait diberikan waktu 7 x 24 jam sejak somasi diterima untuk memberikan tanggapan dan memenuhi tuntutan keluarga.
Sementara itu, CEO RS Mandaya Royal Hospital Puri, Essy Osman Nandy, sebelumnya membenarkan telah menerima surat somasi tersebut. Namun, saat itu ia belum memberikan tanggapan substantif dan menyatakan akan mempelajari isi somasi terlebih dahulu.
Kini, keluarga masih menantikan jawaban pihak rumah sakit, sementara Dinkes Kota Tangerang bersama organisasi profesi melakukan penelusuran untuk memastikan duduk perkara kasus tersebut.
Hasil investigasi para pakar diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai dugaan yang disampaikan keluarga sekaligus memastikan terpenuhinya hak pasien dan standar keselamatan dalam pelayanan kesehatan. (*)










