TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) terus mempercepat pembangunan 20 Graha Kita Bersama (GKB) yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Hingga November, progres pembangunan seluruh titik tersebut telah melampaui 60 persen.
Kepala Disperkimtan Kota Tangerang, Decky Priambodo Koesrindartono mengatakan, dari 20 titik pembangunan GKB, sebanyak 17 titik berjalan relatif baik. Sementara tiga titik lainnya sempat mengalami keterlambatan sehingga membutuhkan perhatian dan pengawasan lebih intensif.
“Yang lain ini oke, 17 oke, yang tiga ini agak tersendat. Tapi kita tetap optimistis bisa diselesaikan. Kita pastikan 20 titik ini harus bisa rampung,” ujarnya, Selasa (17/11).
Decky menjelaskan, keterlambatan pada tiga titik tersebut dipengaruhi sejumlah kendala, di antaranya faktor cuaca dan persoalan material. Kondisi musim hujan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
Meski demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan dan mendorong kontraktor agar mempercepat pekerjaan. Disperkimtan juga melakukan pengendalian secara berkala untuk memastikan seluruh pembangunan berjalan sesuai target.
“Sebetulnya pekerjaannya tidak terlalu sulit. Hanya kemarin ada beberapa kendala, termasuk musim hujan yang seharusnya bisa diantisipasi. Tapi mudah-mudahan bisa segera diselesaikan,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan GKB dilaksanakan dalam dua tahap, masing-masing sebanyak 10 titik. Pada tahap pertama, terdapat pekerjaan fisik murni dan pekerjaan yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Sementara untuk 10 titik pada tahap berikutnya, progresnya diperkirakan sudah mencapai sekitar 95 persen.
Secara keseluruhan, Disperkimtan masih mengejar penyelesaian seluruh pekerjaan agar 20 GKB dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum pergantian tahun.
Menurut Decky, pembangunan GKB bukan sekadar penyediaan gedung baru, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan sarana dan prasarana publik yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk.
Salah satu pemanfaatannya adalah mengintegrasikan fasilitas GKB dengan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Terlebih, pemerintah pusat saat ini mendorong penguatan Posyandu melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kita melihat GKB ini bisa diintegrasikan dengan program Posyandu. Jadi, penyediaan sarana dan prasarananya sekaligus mendukung penguatan Posyandu untuk enam layanan SPM. Dengan begitu, manfaatnya bisa lebih luas untuk masyarakat,” jelasnya.
Decky menyebutkan, Kota Tangerang memiliki sekitar 1.300 unit Posyandu. Namun, baru sekitar 30 persen yang memiliki fasilitas milik pemerintah daerah, sedangkan sebagian besar lainnya masih menumpang di fasilitas permukiman.
Karena itu, pembangunan GKB juga diarahkan untuk memberikan ruang yang lebih representatif bagi Posyandu yang selama ini belum memiliki tempat sendiri. Selain menyediakan gedung pelayanan, kawasan tersebut dapat dilengkapi ruang terbuka dan fasilitas aktivitas bersama masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari redistribusi aset pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas publik di kawasan padat penduduk yang selama ini memiliki keterbatasan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Dalam pelaksanaannya, pembangunan GKB tidak seluruhnya dilakukan dengan membeli lahan baru. Sejumlah titik memanfaatkan lahan fasos-fasum yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi wilayah.
“Kenapa dibutuhkan lahan? Karena selama ini pembangunan sarana prasarana banyak dilakukan di kawasan perumahan yang memiliki fasos-fasum. Sementara masyarakat di kawasan kampung atau permukiman padat cukup sulit mendapatkan fasilitas publik. Jadi, ini untuk menjawab kebutuhan ruang bersama masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, lahan GKB juga berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, mulai dari olahraga bersama, fasilitas bermain anak, hingga penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Dalam konsep penataannya, Disperkimtan mengupayakan komposisi 60 persen bangunan dan 40 persen ruang terbuka.
Terkait keberlanjutan program, Decky mengungkapkan pembangunan GKB masih masuk dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang lima tahun ke depan. Namun, jumlah pembangunan setiap tahunnya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.
“Program ini tetap dievaluasi dari sisi manfaat dan pemanfaatannya. Memang ke depan masih ada dalam RPJMD, tetapi jumlahnya tidak banyak. Kita harus menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan daerah karena pembebasan lahan dan pembangunan membutuhkan anggaran cukup besar,” ungkapnya.
Selain pembangunan GKB, Disperkimtan juga menangani sejumlah proyek strategis daerah lainnya. Di antaranya pembangunan fasilitas parkir RSUD Kota Tangerang dan Pasar Lembang yang disebut masih berjalan sesuai jadwal.
Sementara untuk pembangunan Gedung Manajemen, pihaknya telah meminta pelaksana proyek menyusun ulang jadwal pekerjaan atau *rescheduling* sebagai langkah percepatan penyelesaian.
“Kita berharap akhir tahun ini seluruh pekerjaan bisa diselesaikan. Untuk yang membutuhkan percepatan, sudah kita panggil dan minta dilakukan penjadwalan ulang,” pungkasnya. (*)
Reporter: Dhuyuf Khuzaimi











