SERPONG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Kalangan pengusaha di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap Upah Minimum Kota (UMK) 2027 tidak mengalami kenaikan dan tetap mengacu pada besaran tahun 2026. Harapan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi dan operasional yang dinilai semakin membebani dunia usaha.
Di sisi lain, pembahasan penetapan UMK Tangsel 2027 masih menunggu regulasi dan formula resmi dari pemerintah pusat. Meski rapat persiapan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) telah dilakukan, pembahasan besaran kenaikan upah belum dapat dimulai.
Diketahui, UMK Tangsel 2026 ditetapkan sebesar Rp5.247.870 atau naik sekitar 5,5 persen dibandingkan UMK 2025 sebesar Rp4.974.392.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangsel, Dahlia Nadeak mengatakan, pembahasan UMK 2027 masih berjalan. Pihaknya bersama unsur Depeko lainnya masih menunggu aturan dan formula resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.
“Pembahasan masih on process. Mungkin dalam waktu dekat akan ada keputusan dari provinsi. Depeko masih rapat dan dipandu Dinas Ketenagakerjaan. Nantinya akan ada surat keputusan yang dibawa ke provinsi, kemudian provinsi yang memutuskan,” ujarnya kepada BANTENEKSPRES.CO.ID, Jumat 13 November 2026.
Menurut Dahlia, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, UMK cenderung mengalami kenaikan. Namun, besarannya bergantung pada formula pemerintah dengan mempertimbangkan inflasi, kondisi perekonomian, serta koefisien yang digunakan.
Meski demikian, dia memperkirakan kenaikan UMK tahun depan tidak akan terlalu tinggi jika melihat kondisi ekonomi saat ini.
“Biasanya setiap tahun UMK selalu naik, tapi pernah juga stagnan. Ini melihat inflasi kemungkinan sekitar 5 persen. Namun, rumus dari kementerian beberapa kali mengalami perubahan, termasuk koefisien dan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi perekonomian,” katanya.
Dahlia menegaskan, kalangan pengusaha berharap UMK 2027 tetap sama dengan tahun sebelumnya. Sebab, pelaku usaha saat ini sudah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional.
“Pengusaha berharap UMK 2027 masih tetap seperti 2026. Apalagi saat ini kondisi ekonomi tidak mudah. Produksi agak terganggu, bahan baku dan lainnya naik. Untuk operasional saja pengusaha sudah pusing,” ungkapnya.
Sementara itu, Pranata Komputer Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel, Adam Kurniawan mengatakan, BPS berperan sebagai penyedia data dan memberikan masukan terkait kondisi perekonomian daerah dalam pembahasan Depeko.
Menurutnya, sejumlah indikator makro menjadi pertimbangan dalam formula penetapan upah minimum, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, terdapat variabel alfa yang berkaitan dengan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
“BPS di dalam Depeko sebagai penyedia data dan memberikan masukan sebatas kondisi saat ini. Intinya, hasil penetapan merupakan hasil perundingan pengusaha dan pekerja, sedangkan BPS berada di tengah-tengah,” ujarnya.
Adam menambahkan, hingga kini BPS masih menunggu kepastian regulasi pemerintah pusat mengenai formula UMK 2027. Jika aturan baru belum diterbitkan, terdapat kemungkinan penetapan masih mengacu pada ketentuan sebelumnya.
BPS juga rutin berkoordinasi dengan Depeko untuk menyediakan data dan indikator ekonomi sebagai bahan pertimbangan penyusunan rekomendasi UMK.
“Hal tersebut diharapkan dapat membantu proses pembahasan sehingga rekomendasi UMK dapat disusun berdasarkan data yang terukur,” tambahnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Maringan Halomoan Sihotang mengatakan, pemerintah daerah juga masih menunggu aturan turunan setelah pengesahan undang-undang baru terkait perlindungan ketenagakerjaan oleh DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Menurutnya, aturan tersebut diperlukan sebagai dasar penetapan upah minimum 2027, baik UMK maupun Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).
“Kita masih menunggu salinan keputusan dan nomor undang-undangnya. Setelah itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan regulasi atau aturan turunannya, terutama terkait formula penetapan upah minimum 2027,” ujarnya.
Maringan menjelaskan, rapat persiapan Depeko Kota Tangsel telah dilaksanakan. Namun, pembahasan mengenai besaran kenaikan belum bisa dilakukan secara mendalam karena unsur serikat pekerja maupun pengusaha masih menunggu formula resmi pemerintah pusat.
Dengan belum adanya formula tersebut, masing-masing pihak belum dapat menghitung besaran usulan kenaikan upah.
“Kalau rapat persiapan sudah. Namun, untuk pembahasan UMK, kami sudah menyampaikan bahwa masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Dari unsur serikat pekerja maupun pengusaha juga belum bisa menghitung atau memetakan berapa kenaikannya karena formulanya belum ada,” tambahnya.
Dia menegaskan, pemerintah kabupaten dan kota hanya memiliki kewenangan mengusulkan besaran UMK kepada Gubernur Banten. Setelah regulasi diterbitkan, Depeko Tangsel akan menggelar rapat pleno untuk merumuskan rekomendasi UMK 2027 yang selanjutnya disampaikan kepada gubernur.
“Kita dari kabupaten/kota hanya merekomendasikan kepada gubernur. Nanti Depeko akan membahas dan mengusulkan besaran kenaikan UMK Tangsel, kemudian gubernur yang menetapkan,” jelasnya.
Maringan berharap pemerintah pusat segera menerbitkan aturan turunan agar proses penetapan UMK 2027 tidak berlarut-larut. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja memiliki acuan yang sama.
Terkait kemungkinan UMK mengalami penurunan, Maringan menilai peluang tersebut relatif kecil jika mengacu pada tren penetapan upah minimum selama beberapa tahun terakhir.
“Kalau melihat formula yang sudah-sudah, dari tahun ke tahun upah minimum naik. Namun, kenaikannya berapa, itu belum bisa dipastikan karena kita masih menunggu aturan dari pemerintah pusat,” tutupnya. (*)
