Pembangunan Tanggul Sungai Cimanceuri Dimulai, Target Rampung Akhir 2027

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menekan tombol tanda dimulainya groudbreaking tanggul Sungai Cimanceuri, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. 

PAGEDANGAN, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pembangunan tanggul Sungai Cimanceuri di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, ditargetkan rampung pada akhir 2027. Proyek dengan anggaran Rp29, 9 miliar tersebut dilaksanakan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) yang mencakup tahun anggaran 2026 dan 2027.

 

Bacaan Lainnya

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, pembangunan tanggul menjadi kebutuhan mendesak mengingat longsoran yang terjadi telah mengancam keselamatan warga dan pengguna jalan di sekitar Sungai Cimanceuri. Kata dia, penanganan longsoran dimulai setelah Pemkab Tangerang mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia.

 

Lanjut Maesyal, longsoran tanggul Sungai Cimanceuri terjadi pada November 2024 diakibatkan adanya gerusan tanah. Hal itu, kata Maesyal, membahayakan keselamatan warga di sempadan sungai serta pengguna jalan.

 

“Pada saat itu saya masih pegawai, saya cek dan tahun 2025 saya dengan Pak Kadis Bina Marga datang ke sini untuk ngecek bahwa ini memang perlu ada penanganan secepatnya,” jelasnya, Selasa 17 November 2026.

 

Lanjut Maesyal, disepanjang tanggul Sungai Cimanceuri ada akses yang digunakan warga menuju jalur utama Legok – Karawaci. Akibat longsoran, akses sempat terputus memaksa warga menggunakan jalan perumahan Vila Rizki Insani.

 

“Karena ada longsor, ada gerusan tanah, yang mengakibatkan mempengaruhi terhadap keselamatan warga, baik penghuni maupun juga pengguna jalan.

Kebetulan juga bahwa longsor ini terjadi di jalan Sungai Cimanceuri, di pinggirnya ada jalan. Jalan sebagai akses yang digunakan untuk semua masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Tangerang, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan sekitarnya, maupun masyarakat Bogor. Parung Panjang,” paparnya.

 

Maesyal berharap, warga perumahan dengan masyarakat sekitar bisa saling membantu dan berkolaborasi. Sebab, selama pengerjaan berlangsung akan ada aktivitas kendaraan berat dan mobilisasi material konstruksi yang berpotensi mengganggu aktivitas warga.

 

“Ini untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan warga. Kami mohon semua pihak saling mendukung, membantu, dan memaklumi selama proses pembangunan berlangsung,” jelasnya.

 

Pembangunan tanggul penahan tanah ditebing Sungai Cimanceuri ditargetkan selesai pada akhir 2027. Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp29,9 miliar dengan target 390 hari kalender. Proyek di mulai pada 13 November 2026 hingga 8 Desember 2027.

 

Tanggul tersebut dibangun dengan tinggi lereng 13 meter, panjang sempadan 20 meter dan lebar 20 meter. Sedangkan, panjang penanganan 300 meter dengan panjang kantilever 98 meter, bronjong 168 meter, dilengkapi saluran u-ditch 904 meter dan box culvert 10 meter. Penanganan tanggul juga termasuk rehabilitasi jalan putus sepanjang 120 meter dan lebar 6 meter.

 

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansah mengatakan, pembangunan dilakukan dengan sejumlah metode konstruksi untuk memperkuat tebing sungai yang mengalami longsor. Di mana, pekerjaan meliputi pembangunan perkuatan tebing lereng, tembok penahan tanah (TPT), serta bore pile dengan konstruksi kantilever. Selain itu, akses jalan inspeksi di sepanjang lokasi juga akan direhabilitasi.

 

“Ada jalan akses inspeksi di sampingnya, direhabilitasi kembali sepanjang 117 sampai 118 meter dengan railing pengaman kurang lebih 235 meter. Jadi, itu yang akan kita laksanakan dalam pembangunannya,” jelas Iwan.

 

Ia menerangkan, penggunaan skema kontrak tahun jamak telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Tangerang. Dengan skema tersebut, pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung selama dua tahun anggaran hingga penyelesaian proyek pada akhir 2027.

 

Lanjut Iwan, proses pembangunan tanggul tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan sejak longsor terjadi pada November 2024. Pasalnya, Sungai Cimanceuri merupakan wilayah pengelolaan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

 

“Kita harus terlebih dahulu mengurus perizinan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum dapat melakukan pembangunan menggunakan anggaran daerah. Sehingga kita perlu kolaborasi kerja sama. Kalaupun mereka tidak ada anggarannya karena wilayah kerjanya terlalu luas, kita kolaborasi. Kita mendapatkan izin membangun. Kita dapat izin dari menterinya,” ungkapnya.

 

Ia menyebutkan, proses mendapatkan izin tersebut membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga delapan bulan, terutama karena adanya pergantian pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. “Bukan karena APBD Kabupaten yang diberesin, tapi sesuai ketentuan dan peraturan kita harus dapat izin,” jelasnya.(*)

 

Reporter: Asep Sunaryo

Pos terkait