SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – BPJS Ketenagakerjaan menjalin sinergitas dengan Polri untuk memastikan kepatuhan para pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya.
Kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bareskrim Polri di Hotel Aston Kota Serang, Senin 16 November 2026.
PKS tersebut bertujuan untuk memastikan perusahaan yang belum patuh bisa menjadi lebih patuh, sehingga hak-hak pekerja terpenuhi.
Direktur Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Yuyulianda, mengatakan, hingga saat ini tingkat kepatuhan pemberi kerja, baik secara nasional maupun khusus di Provinsi Banten, masih belum maksimal.
“Jadi hari ini kami mengadakan kegiatan dalam konteks menjalin sinergitas antara Polri dan BPJS Ketenagakerjaan yang tujuan utamanya adalah bagaimana memastikan kepatuhan para pemberi kerja,” katanya kepada awak media.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring terdapat perusahaan yang tidak patuh. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan meminta dukungan kepada Polri untuk memastikan perusahaan dapat membayarkan kewajibannya.
“Kami tentunya memohon dukungan support dari Polri yang merupakan salah satu stakeholder dan pemangku kepentingan bagaimana kita bisa memastikan para perusahaan-perusahaan yang kurang patuh bisa menjadi lebih patuh. Karena tujuan akhirnya memastikan perlindungan terhadap para pekerjanya,” ujarnya.
Dengan adanya perjanjian ini, Eko berharap ruang-ruang kepatuhan yang belum maksimal bisa menjadi lebih optimal.
“Yang tadinya masih belum membayar iuran, jadi bayar iuran, yang tadinya belum mendaftarkan seluruh pekerjanya, mendaftarkan seluruh pekerja sehingga seluruh masyarakat tadi kalau ada apa-apa, mengalami risiko, negara dapat hadir. Dan hak-haknya sudah pasti akan terpenuhi,” tuturnya.
Upaya maksimal, kata dia, sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak. Setelah upaya internal dimaksimalkan, barulah dilakukan penyerahan kepada Polri untuk ditindaklanjuti secara kolaborasi.
“Tentu tetap masih kita lakukan verifikasi, mana yang perlu diserahkan, mana yang tetap harus kami proses secara mandiri. Karena ada edukasi juga ke perusahaan-perusahaan yang harus kami lakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan persuasif tetap diutamakan sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Pendekatan secara humanis tetap kita utamakan,” jelasnya. (*)
Reporter: Syirojul Umam











