TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membentuk gugus tugas khusus untuk menangani persoalan banjir secara terencana dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat penanganan banjir di Kota Tangerang membutuhkan sinergi lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi hingga kota.
Menurut Arief, kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Kota Tangerang, yang meninjau sejumlah titik rawan banjir seperti Bendung Polor di Kali Angke dan Kali Prancis, harus menjadi momentum untuk membangun komitmen penanganan banjir dalam jangka panjang.
Ia menilai, penanganan banjir tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika ada kunjungan pejabat pemerintah. Sebaliknya, diperlukan tata kelola program yang memiliki perencanaan, pembagian kewenangan, target penyelesaian, serta evaluasi yang jelas.
“Jadi, saya mendorong Pemkot agar berinisiatif mengelola permasalahan banjir ini dengan melibatkan lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan, dari pusat, provinsi, hingga kota. Melalui pendekatan tata kelola program yang berkelanjutan, bukan berbasis event,” ujar Arief kepada Banten Ekspres, Minggu (15/11).
Ia menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyusun matriks pembagian kewenangan. Dengan begitu, dapat diketahui secara jelas persoalan banjir yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemkot Tangerang.
Pembagian tersebut diperlukan agar setiap persoalan memiliki penanggung jawab dan sumber pembiayaan yang jelas. Dengan demikian, program penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing pemerintahan.
Selain itu, Arief mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus yang bertugas mengawal seluruh komitmen dan program penanganan banjir. Tim tersebut nantinya melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk bekerja secara simultan dalam jangka menengah maupun panjang.
Menurutnya, gugus tugas tersebut harus memiliki tugas yang konkret, mulai dari mengidentifikasi akar persoalan banjir, menyusun kebutuhan penanganan, menentukan tahapan pekerjaan, hingga memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
“Jadi gugus tugas ini seperti tim khusus atau tim ad hoc yang memang bekerja secara simultan dalam jangka menengah dan panjang. Sampai semua sumber masalah dan akar persoalan yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kota bisa diselesaikan secara bertahap satu demi satu,” jelasnya.
Arief juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Setiap tahapan penanganan banjir, mulai dari perencanaan, progres pelaksanaan hingga evaluasi dampak, harus disampaikan secara berkala kepada publik.
Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja dalam menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini mereka hadapi. Bahkan, warga di kawasan rawan banjir diharapkan memperoleh gambaran mengenai target waktu penyelesaian masalah di wilayahnya.
“Publik itu tidak disuguhi dengan kunjungan demi kunjungan saja, tetapi publik disuguhkan dengan tata kelola, perencanaan, serta sebuah tim yang memang mengelola rencana penuntasan masalah ini dengan melibatkan unsur pusat, provinsi, dan kota secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia mencontohkan, persoalan sedimentasi di Kali Ledug yang berdampak terhadap banjir di wilayah Kecamatan Periuk juga perlu dimasukkan dalam agenda penanganan bersama. Terlebih, upaya pengerukan sedimen membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Arief meminta agar kebutuhan penanganan di setiap titik banjir dibahas secara terbuka, termasuk mengenai bentuk pekerjaan, kebutuhan anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
“Jadi kebutuhannya apa, untuk memenuhi kebutuhan ini siapa dan dari mana sumbernya. Dari situ kita buat komitmen bersama, kita bentuk timnya, kita eksekusi secara berkelanjutan dan sampaikan progresnya ke publik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menilai pembentukan gugus tugas dan keterbukaan progres penanganan banjir merupakan bentuk empati pemerintah terhadap masyarakat terdampak. Sebab, masih banyak warga yang harus menghadapi persoalan banjir secara berulang dari tahun ke tahun.
Karena itu, menurut Arief, pemerintah perlu menunjukkan kehadiran melalui langkah konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial maupun kunjungan lapangan. Perencanaan yang matang, tenggat waktu terukur, serta perkembangan pekerjaan yang transparan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Ini adalah bentuk empati kita kepada korban banjir. Pemerintah hadir dengan tata kelola program yang baik, perencanaan yang jelas, deadline yang terukur, dan progres pelaksanaan yang di-update secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
