TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan mengarahkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Maesyal Rasyid dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang saat memberikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2027, Senin 5 Oktober 2026.
Maesyal menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian terhadap rancangan APBD 2027, baik melalui pendapat, harapan, saran maupun pertanyaan.
Menurutnya, pandangan umum fraksi-fraksi tersebut menunjukkan perhatian besar DPRD terhadap arah pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Kami sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Maesyal.
Maesyal menjelaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masing-masing fraksi, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, pendidikan, pengentasan kemiskinan, kemandirian fiskal hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar terkait optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan peningkatan pendapatan dilakukan secara realistis dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan iklim usaha.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan basis data pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan dan pembayaran, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan penerimaan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah hingga peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Maesyal menekankan, optimalisasi pendapatan tidak semata-mata mengejar peningkatan penerimaan, tetapi tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penghematan belanja pendukung, Pemkab Tangerang menyatakan sepakat agar belanja operasional yang kurang prioritas dikendalikan.
Dalam penyusunan APBD 2027, belanja pokok untuk mencapai tujuan program akan mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan belanja pendukung lainnya.
Pengendalian belanja tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah program prioritas, terutama penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Belanja pendukung dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan dengan memperhatikan efisiensi, skala prioritas, dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Menanggapi Fraksi Partai Gerindra terkait kecermatan penetapan target pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten, Maesyal menjelaskan bahwa penyusunan target transfer dalam rancangan APBD 2027 masih menggunakan acuan alokasi tahun anggaran 2026.
Hal itu dilakukan karena hingga tahapan penyusunan dokumen KUA-PPAS 2027, belum terdapat penetapan resmi mengenai alokasi transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk tahun anggaran 2027.
Menurut Maesyal, penggunaan alokasi tahun sebelumnya masih diperbolehkan sebagai dasar penetapan target pendapatan daerah.
Selanjutnya, angka tersebut akan disesuaikan setelah adanya penetapan resmi dari Kementerian Keuangan dan keputusan Gubernur Banten.
“Penyesuaian tetap memperhatikan keseimbangan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan,” katanya.
Salah satu perhatian besar dalam APBD 2027 adalah sektor pendidikan. Menjawab pandangan Fraksi PKB, Maesyal menyebut anggaran pendidikan dalam rancangan APBD 2027 mencapai Rp2,10 triliun atau 23,51 persen.
Anggaran tersebut mencakup berbagai program pendidikan, termasuk dukungan beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat tidak mampu.
Pemerintah daerah, kata Maesyal, akan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk menekan angka putus sekolah, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian karena dinilai berkaitan dengan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengajaran dan peningkatan mutu pembelajaran.
Selain itu, pemberian beasiswa bagi siswa SD dan SMP swasta umum diarahkan untuk mengurangi hambatan biaya pendidikan sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pemkab Tangerang juga akan memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja dan dunia usaha akan didorong agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.
Menjawab Fraksi Partai Demokrat mengenai ukuran keberhasilan penanggulangan kemiskinan, Maesyal menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap.
Menurutnya, indikator utama harus melihat apakah program benar-benar memberikan perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Karena itu, evaluasi akan dilakukan berdasarkan cakupan keluarga sasaran yang menerima manfaat, perubahan kondisi sosial ekonomi penerima program serta perkembangan indikator kemiskinan yang disesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Tangerang 2025–2029.
Program yang belum mencapai hasil yang diharapkan akan diperbaiki, sementara program yang terbukti efektif akan dioptimalkan dan diperluas.
Strategi pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni serta pengembangan sistem penyediaan air minum.
Sementara itu, menjawab Fraksi PKS mengenai strategi menjaga stabilitas dan kemandirian fiskal, Maesyal mengatakan Pemkab Tangerang akan memperkuat sisi pendapatan sekaligus melakukan efisiensi belanja.
Target pendapatan 2027 akan dihitung berdasarkan potensi pajak dan retribusi yang terverifikasi, perkembangan ekonomi, kemampuan pemungutan serta risiko penerimaan.
Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan, pendataan objek pajak, pemenuhan ketentuan, pencegahan kebocoran dan perbaikan pelayanan.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah akan melakukan penajaman prioritas dan pengendalian belanja pendukung serta mengevaluasi kegiatan yang dinilai kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Penghematan tersebut kemudian diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menjawab pandangan Fraksi PAN terkait peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, Pemkab Tangerang menyiapkan sejumlah strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Salah satunya melalui analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan industri yang berkembang di Kabupaten Tangerang.
Pemerintah daerah juga akan meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
Selain pelatihan, pemerintah akan memfasilitasi penempatan tenaga kerja dan bursa kerja melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan penempatan tenaga kerja luar negeri.
Di sisi lain, perluasan kesempatan kerja juga dilakukan dengan mendorong pembentukan wirausaha baru di berbagai bidang usaha sesuai potensi wilayah.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru melalui pertumbuhan usaha masyarakat. (*)
