TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Penuh Waktu Kota Tangerang kembali menyuarakan tuntutannya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Mereka mendatangi DPRD Kota Tangerang untuk meminta kejelasan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar pada 7 Agustus 2026.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/11), tersebut membahas sejumlah persoalan yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya mendapatkan penyelesaian.
Ada empat tuntutan utama yang disampaikan Forum PPPK Teknis. Yakni, penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerapan kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), moratorium seleksi CPNS di Kota Tangerang, serta pelaksanaan RDP lanjutan untuk memastikan realisasi kesepakatan sebelumnya.
Ketua Forum PPPK Kota Tangerang, Jamiludin mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD merupakan upaya meminta kepastian atas sejumlah poin yang telah dibahas dalam RDP pertama. Menurutnya, masih terdapat beberapa persoalan yang membutuhkan jawaban dan tindak lanjut dari pihak eksekutif.
“Kita ingin kepada dewan agar RDP lanjutan dilaksanakan. Karena poin-poin di RDP awal itu ada beberapa yang memang harus dijawab melalui RDP lanjutan,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Kamis (19/11).
Jamiludin menjelaskan, DPRD diharapkan menjadi penengah sekaligus pihak yang menjembatani komunikasi antara forum PPPK dengan Pemkot Tangerang. Sebab, sejumlah tuntutan tersebut berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah.
Ia berharap RDP berikutnya turut menghadirkan pejabat yang sebelumnya terlibat dalam pertemuan pertama, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, BKPSDM, hingga Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah penerapan kualifikasi pendidikan PPPK teknis. Jamiludin menilai, terdapat ketidaksesuaian antara ijazah yang dimiliki pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam pengangkatan PPPK.
Ia mencontohkan, sejumlah pegawai yang memiliki ijazah sarjana (S1) justru tercatat dengan kualifikasi pendidikan SMA. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dikoreksi agar kualifikasi pendidikan pegawai dapat diterapkan sesuai ijazah dan data kepegawaiannya.
“Yang seharusnya S1, di-downgrade menjadi SMA. Kami ingin dikembalikan lagi menjadi S1,” tegasnya.
Jamiludin menyebut persoalan tersebut dialami sekitar 1.500 PPPK teknis yang diangkat pada 2024. Sementara itu, menurut dia, persoalan serupa tidak dialami PPPK dari kalangan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan.
Selain persoalan ijazah, forum juga meminta penyetaraan TPP PPPK dengan PNS. Mereka berharap kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jamiludin menegaskan, pihaknya masih mengedepankan jalur komunikasi dan audiensi untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Namun, apabila tuntutan tidak mendapatkan perkembangan, forum tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi.
“Kalau tidak direalisasikan pada 2027 dan tidak ada kenaikan, maka akan ada langkah-langkah selanjutnya. Nanti kami bicarakan bersama teman-teman forum melalui konsolidasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu mengatakan, pihaknya telah menerima dan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan Forum PPPK Teknis. Menurutnya, sebagian tuntutan telah diakomodasi sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah.
Namun, terdapat sejumlah persoalan yang belum dapat diselesaikan karena berkaitan dengan regulasi dan kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta BKN.
“Memang ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan karena kita terbentur regulasi. Itu bukan kewenangan kota, tetapi kewenangan di tingkat pusat, di KemenPAN-RB dan juga BKN,” jelasnya.
Terkait penyetaraan ijazah, Pandu menyebut BKPSDM Kota Tangerang telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, koordinasi disebut telah dilakukan berulang kali untuk mencari solusi atas persoalan kualifikasi pendidikan PPPK teknis tersebut.
Adapun mengenai tuntutan kenaikan TPP, Pandu menyatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kemungkinan penyesuaian kebijakan. Pembahasan tersebut nantinya mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, terlebih APBD Kota Tangerang saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal.
“Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan TAPD dan tim keuangan daerah Kota Tangerang untuk merumuskan kebijakan ini. Kita lihat dulu kondisi keuangan. Kalau memang ada waktu yang tepat dan keuangan memungkinkan, insyaallah akan kita naikkan lagi,” katanya.
Pandu menambahkan, DPRD berencana mengundang kembali perwakilan Forum PPPK setelah melakukan pembahasan bersama TAPD. Dengan demikian, forum tidak perlu kembali mengajukan audiensi, melainkan akan dipanggil untuk mendengarkan perkembangan hasil koordinasi.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Tangerang, Hadi Saputra mengatakan, pihaknya akan melaporkan hasil audiensi dan tuntutan forum PPPK kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.
Menurutnya, pembahasan mengenai TPP telah memiliki dasar kebijakan melalui peraturan wali kota (Perwal). Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk TPP kemarin sudah dibahas terkait kenaikan dan sudah ada perwalinya. Tinggal nanti disesuaikan dengan dua kondisi, yakni keuangan daerah dan peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Sedangkan mengenai penyesuaian ijazah, Hadi menyebut persoalan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pimpinan. Sebagai bidang yang menangani pembinaan dan kesejahteraan aparatur, BKPSDM akan menyampaikan aspirasi tersebut untuk mendapatkan arahan.
Hadi juga menyampaikan, RDP lanjutan direncanakan berlangsung paling lambat akhir Desember 2026. Pertemuan tersebut nantinya akan melibatkan TAPD untuk membahas lebih jauh kemungkinan kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah.
“Rencananya akhir Desember paling telat. Nanti tergantung dari dewan terkait surat undangannya, dan akan mengundang TAPD juga,” pungkasnya. (*)











