TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – PT Tangerang Nusantara Global (TNG) terus bergerak maju dalam mengembangkan dan membenahi sistem perparkiran di Kota Tangerang. Hal itu guna memperkuat tata kelola dan legalitas di lapangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang ini bakal menggandeng aparat penegak hukum dalam upaya menertibkan parkir liar di Kota Tangerang.
Salah satu BUMD milik Pemkot Tangerang PT TNG ini baru saja menjalin kerja sama hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang. Penandatanganan nota Kesepahaman dilakukan di aula Kantor Perumda Tirta Benteng, Jalan Dr Sitanala, Neglasari, Selasa, 9 Juni 2026.
Direktur Utama PT TNG, M. Rizal menegaskan, maraknya titik parkir liar di kawasan publik seperti Taman Potret Cikokol hingga area sekitar stasiun Kereta Rel Listrik (KRL), pihaknya tidak akan tinggal diam. PT TNG telah menggelar rapat intensif bersama jajaran aparat penegak hukum termasuk Satpol PP serta Dinas Perhubungan guna membentuk tim penertiban terpadu.
“Kawasan seperti Taman Potret, area sekitar Stasiun KRL itu statusnya parkir liar. Kami sudah berdiskusi dengan stakeholder untuk membentuk tim agar ini ditertibkan. Nah ini kita baru saja melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan terkait pendampingan hukum. Prinsipnya, jangan sampai ada pembiaran terhadap pihak yang memanfaatkan parkir liar,” tegas Rizal saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Kejaksaan Negeri Kota Tangerang di aula Kantor Perumda Tirta Benteng, Selasa, 9 Juni 2026.
Rizal mengakui, penataan parkir liar merupakan sebuah tantangan terbesar, karena bersentuhan langsung dengan dinamika di lapangan. PT TNG tengah menyiapkan langkah penertiban secara bertahap dan humanis di 13 kecamatan se-Kota Tangerang. Ia juga bakal melibatkan pihak kecamatan serta kelurahan.
Menurut dia, sinergi bersama aparat penegak hukum salah satunya Korps Adhyaksa merupakan langkah strategis untuk memberikan pendampingan serta dukungan terhadap kinerja perusahaan plat merah tersebut, khususnya dalam mengoptimalkan sektor perparkiran.
“Tadi juga saya meminta saran, solusi, dan pendampingan dari Pak Kajari mengenai bagaimana mengatur masalah perparkiran di Kota Tangerang dengan baik, dan respons beliau sangat luar biasa,” ujarnya.
Rizal menuturkan, opsi penataan yang disiapkan bisa berupa pemasangan barrier atau melegalkan dengan memberdayakan para jukir liar tersebut dengan aturan yang ketat dan mengikat.
“Semua titik, termasuk di depan stasiun KRL dan taman-taman kota seperti Taman Potret akan kita tertibkan dan kita tata pelan-pelan,” kata Rizal.
Ia mejelaskan, dalam pengembangan usaha perparkiran, PT TNG menerapkan dua mekanisme pengelolaan berdasarkan jenis lahan yang tersedia, yaitu kawasan kantong parkir seperti fasilitas olahraga, rumah ibadah dan lainnya. Kemudian kantong parkir di bahu jalan (on-street) seperti sekitar Stasiun KRL, Taman Potret dan lainnya. Pihaknya juga aktif membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta.
Beberapa titik yang menjadi fokus optimalisasi kantong parkir dalam waktu dekat ini antara lain kawasan Stadion Benteng Reborn dan Masjid Agung Al-Azhom. Guna meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT TNG mulai menerapkan sistem digitalisasi.
“Sekarang kita arahkan pakai sistem digital, seperti penggunaan boom gate. Itu jauh lebih sistematis. Terkait tarif, kami mengacu pada aturan perusahaan yang dipastikan tidak akan memberatkan masyarakat. Sebagai BUMD, isu kami bukan semata-mata mencari keuntungan (profit), tetapi juga mengedepankan aspek pelayanan publik,” tegas Rizal.
Sebagai langkah awal, tambah Rizal, PT TNG akan melakukan pembatasan zona parkir resmi menggunakan pembatas jalan (cone). Ke depan, para jukir resmi akan dibekali dengan perangkat genggam digital (handheld).
“Kita akan coba pakai alat handheld. Jadi nanti jukir menggunakan alat itu, sehingga parkir di bahu jalan pun bisa keluar struk resminya. Ini akan kita terapkan secara pelan-pelan,” pungkasnya.(*)
