JAKARTA, BANTENEKSPRES.CO.ID — Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai PRIMA, Achmad Herwandi, menilai kondisi global saat ini tengah berada dalam tekanan akibat berbagai konflik internasional dan ketegangan geopolitik. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut Indonesia untuk menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Herwandi menyoroti konflik Rusia–Ukraina yang belum mereda serta meningkatnya ketegangan di jalur energi strategis seperti Selat Hormuz sebagai indikator perubahan tatanan dunia. Dalam kondisi tersebut, negara-negara besar disebutnya tengah memperkuat koalisi dan menjaga stabilitas domestik sebagai langkah menghadapi tekanan global.
“Ironisnya, justru di dalam negeri muncul narasi yang melemahkan, seolah Indonesia berada di ambang krisis ekonomi,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Rabu 8 April 2026.
Ia juga menyayangkan munculnya wacana politik ekstrem seperti seruan pemakzulan presiden yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Kita harus mengakui dengan jujur bahwa narasi seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Itu merusak kepercayaan masyarakat, mengganggu psikologi pasar, dan membuka peluang ketidakpastian yang tidak perlu,” katanya.
Menurut Herwandi, dalam sistem ekonomi modern, persepsi publik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi riil. Ketika kepercayaan menurun, lanjutnya, investasi dapat terhambat, konsumsi melemah, dan pertumbuhan ekonomi melambat.
Ia menegaskan, penyebaran narasi krisis tanpa dasar yang kuat sama saja dengan melemahkan fondasi ekonomi nasional di tengah situasi global yang menantang.
Sementara itu, pemerintah mencatat kinerja fiskal yang masih positif. Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara dilaporkan mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut ditopang oleh pajak penghasilan (PPh) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Herwandi juga menyinggung stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, meski terjadi krisis energi global.
“Selama krisis energi akibat perang di Iran, tarif BBM masih relatif stabil. Padahal di beberapa negara seperti Singapura dan Amerika Serikat, harga BBM langsung dinaikkan,” ujarnya.
Ke depan, ia menilai kebijakan mandatori B50 yang akan berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi ketergantungan impor energi, tetapi juga mendorong penguatan industri domestik dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
“Ini adalah langkah berani dan strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan dalam krisis global, tetapi juga berani memimpin arah perubahan,” katanya.
Meski demikian, Herwandi menekankan bahwa seluruh capaian dan upaya tersebut hanya akan efektif jika didukung oleh persatuan nasional. (*)
Reporter: Aldi Alpian Indra
