SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Demokrat Azwar Anas telah melaksanakan, kegiatan reses masa sidang pertama di enam titik lokasi di tiga kecamatan.
Reses pertama empat titik di Kecamatan Kragilan, satu titik di Kecamatan Cikande, dan satu titik di Kecamatan Kibin, dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus, menampung banyak aspirasi seputar permasalahan yang dialami masyarakat.
Hasilnya, masyarakat menyampaikan beberapa permasalahan mulai dari, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), maraknya sampah berserakan dimana-mana, dan data Bantuan Sosial (Bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Reses sudah saya dilakukan di enam titik, ke tiga kecamatan, menyapa masyarakat sekaligus saya menampung aspirasinya. Banyak aspirasi yang disampaikan, ada masalah sampah, PJU, hingga data Bansos yang tidak tepat sasaran,” katanya ketika diwawancarai wartawan di ruang kerjanya beberapa hari lalu, Jumat 24 Oktober 2025.
Anas mengatakan, untuk permasalahan PJU ada pada lampu tiang yang banyak tidak menyala dan harus segera diganti, karena masyarakat sangat membutuhkannya.
Pasalnya, banyak jalanan menjadi gelap yang kini menimbulkan kejahatan seperti, pembegalan dan penodongan, yang terjadi dibeberapa desa.
“Saya sudah berkoordinasi dengan dinas perhubungan, untuk segera mengambil tindakan memasang lampunya, kalau tiang PJU nya ada hanya lampunya saja yang tidak menyala. Karena, ternyata suka ada kejadian pembegalan dan penodongan dibeberapa desa, lantaran jalannya gelap,” ujarnya.
Selain PJU, permasalahan sampah juga menjadi pembahasan resesnya, kata Anas, sampah ini menjadi permasalahan serius yang harus ditangani.
Sebab, masyarakat banyak yang mengeluhkannya karena sampah berserakan dimana-mana yang akhirnya menimbulkan penumpukan sampah.
“Sampah ini menjadi permasalahan darurat yang harus diselesaikan, tidak ada tempat sampah yang akhirnya masyarakat buang sampah online. Artinya, mereka naik motor sambil buang sampah dimana saja yang penting tempat itu sepi,” ucapnya.
Anas juga menerima aspirasi masyarakat, perihal adanya Bansos yang tidak tepat sasaran ke data penerimanya, banyak masyarakat yang harusnya dibantu namun tidak mendapatkannya.
Keluhan ini, disampaikan oleh masyarakat tidak mampu yang kebanyakan berasal dari Kecamatan Kragilan, dan perlu ada evaluasi pendataan penerima Bansos.
“Kepala desanya pun menyampaikan, ternyata data Bansos banyak yang tidak tepat sasaran, ada yang masih mampu malah dapat Bansos, perlu ada evaluasi supaya tepat sasaran. Meskipun Bansos ini, bukan mintra komisi IV, saya akan tetap melakukan koordinasi dengan komisi yang menjadi mitranya,” tuturnya.
Anas mengaku, semua aspirasi permasalahan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti ke pemerintah daerah, supaya bisa direalisasikan pada 2026 mendatang.
“Apa yang menjadi keinginan masyarakat, akan kita dorong ke dinas terkait, agar bisa direalisasikan,” katanya. (*)
