SERANG — Isu layanan publik dan tata kelola pemerintahan atau birokrasi menjadi salah satu isu yang perlu dieksplorasi dalam debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Maka dari itu, menjelang debat Ketua Ombudsman Banten meminta agar para calon dapat memaparkan langkah dan upaya untuk mengatasi kedua masalah tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, Provinsi Banten merupakan daerah yang masuk dalam kategori rendah atau zona merah dalam bidang layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2023, Nilai/Skor Provinsi Banten adalah 69.08 atau turun 1.63 poin dari tahun sebelumnya.
Nilai/Skor SPI Provinsi Banten Tahun 2023 berada di bawah Indeks SPI Nasional (70.97), dan masuk kategori zona merah. “Kerentanan integritas birokrasi dapat menghambat program kerja kepala daerah, siapapun ia dan sebagus apapun gagasannya,” katanya, Rabu (6/11).
