Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan, Dinilai Aspira Tangsel Kenaikkannya Tidak Wajar

Kaji
Kegiatan di salah satu tempat hiburan di Kota Tangsel. PHRI dan Aspira Kota Tangsel meminta pemerintah pusat mengkaji kenaikan tarif pajak hiburan. (Tri Budi Sulaksono/banten Ekspres)

SERPONG—Kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan pajak hiburan dari 40 sampai 75 persen dinilai tak wajar. Hal ini juga dinilai sangat memberatkan pelaku hiburan di Indonesia dan khususnya di Kota Tangsel.

Untuk itu, sejumlah organisasi pengusaha hiburan dan kepariwisataan meminta agar kebijakan itu dikaji ulang.

Bacaan Lainnya

Alasannya, kenaikan tarif pajak hiburan tersebut dinilai berpotensi memukul industri pariwisata di Kota Tangsel yang belum lama ini pulih dari pandemi Covid-19. Aturan kenaikan pajak hiburan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel Gisri Efendi mengaku, aturan kenaikan pajak hiburam 40 sampai 75 persen tersebut harus dilakukan kaji ulang. Sehingga kenaikan tersebut diharapkan tidak merugikan masyarakat.

“Harus melakukan kaji ulang dan aturan ini ditunda penerapannya oleh pemerintah pusat,” ujarnya kepada bantenekspres.co.id, Senin (22/1/2024).

Cek artikel bantenekspres.co.id yang Anda minati di: Google News

Pos terkait