SERANG — Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat, terhitung 28 Maret - 9 Selengkapnya
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat, terhitung 28 Maret – 9 April 2025, ada 146 aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan aduan tahun lalu.
Ratusan buruh pabrik sepatu PT Global Marketing Technology (GMT) yang berada di jalan Rangkasbitung-Citeras, tepatnya di Kampung Tanjong, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak melakukan aksi mogok kerja, Senin (7/4). Hal itu dilakukan karena pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh pihak perusahaan dinilai tak layak dan tidak sesuai harapan buruh.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di Kota Serang, Selasa (25/3). Hal itu dilakukan untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja berjalan sesuai aturan.
Pegawai Pemprov Banten bisa tersenyum. Dalam waktu dekat bakal menerima tunjangan hari raya (THR). Pemprov Banten telah menyiapkan dana Rp170,28 miliar untuk THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai non PNS. Artinya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga bakal mendapat THR.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta, perusahaan memberikan laporannya ke Pemkab Serang, jika tidak sanggup membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) ke karyawannya.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menegaskan kepada seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Banten untuk memberikan hak bagi karyawan yakni Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2025.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
