LEBAK — Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2024 tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak mencatat realisasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hingga bulan April mencapai Rp23 miliar.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak akan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 ke tingkat kecamatan bahkan desa. Sehingga, masyarakat sudah mulai bisa membayar pajak.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak akan terus berupaya merealisasikan target pajak daerah tahun 2025 yang naik dibanding tahun 2024. Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan program pembangunan bisa tercapai sesuai harapan bersama.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat terus meningkatkan pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu caranya dengan meresmikan ruang pelayanan konsultasi dan informasi pajak daerah serta fitur aplikasi smartphone.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak mengaku realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Lebak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan minggu pertama bulan Oktober 2024 tercatat Rp25.331.136.289.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak mencatat realisasi pajak daerah periode Januari – September 2024 baru mencapai Rp110 miliar (50 persen). Sehingga, Bapenda punya waktu tiga bulan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yakni Rp220 miliar untuk tahun 2024.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
