TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemkot Tangerang terus mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menyusul adanya wacana penerapan program MBG dengan skema prasmanan, Pemkot Tangerang tengah menyiapkan pelaksanaan uji coba perubahan skema penyajian MBG tersebut paling lambat awal tahun 2027.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar mengungkapkan, bahwa wacana penerapan sistem prasmanan ini muncul setelah rapat koordinasi daring seluruh pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) belum lama ini. Rapat tersebut menekankan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengawal dan menyukseskan program strategis nasional tersebut.
“Setelah pertemuan daring kemarin bersama Kemendagri dan BGN, ada kemungkinan pelaksanaan MBG ini dilaksanakan dengan cara prasmanan. Kami akan mencoba mitigasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk dengan BGN, agar satuan pendidikan siap,” ujar Wahyudi saat diwawancarai belum lama ini.
Menurut Wahyudi, secara prinsip pihak sekolah tinggal dipersiapkan dan dilatih untuk beradaptasi dengan skema baru tersebut. Nantinya, BGN dijadwalkan memberikan pelatihan langsung kepada satuan pendidikan agar lingkungan sekolah mampu menyelenggarakan makan bergizi dengan konsep prasmanan secara tertib dan higienis.
Wahyudi menyampaikan, Dindik Kota Tangerang menargetkan uji coba skema prasmanan dapat dimulai dalam waktu dekat. “Kita upayakan dalam waktu dekat, mungkin awal tahun sudah bisa dilaksanakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dengan cara prasmanan,” jelasnya.
Ia memaparkan, secara keseluruhan, Wahyudi menilai progres pelaksanaan MBG di Kota Tangerang telah berjalan dengan cukup baik. Hingga saat ini, realisasi penyaluran program tersebut telah menyentuh hampir 50 persen dari total target sasaran.
“Ada sekitar 156.000 orang penerima manfaat di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah yang rata-rata sudah menerima MBG,” paparnya.
Ia juga memastikan bahwa program ini terbuka bagi seluruh institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta. Pihaknya juga membuka ruang bagi sekolah swasta yang ingin bergabung dalam program BGN tersebut.
“Sebetulnya seluruh sekolah itu siap menerima manfaat dari MBG itu sendiri. Kalaupun ada yang sudah melaksanakan duluan dan mereka tetap menginginkan program ini, tentunya tidak ada masalah,” ujar Wahyudi.
Untuk menjamin kualitas makanan dan kelancaran distribusi, lanjut Wahyudi, Pemkot Tangerang sejak awal telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat kota. Tim ini bekerja secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektoral, mulai dari unsur dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, hingga aparat TNI dan Polri.
Satgas tersebut secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi di setiap lini, mencakup aspek pembiayaan hingga standar kualitas layanan di lapangan agar kendala teknis dapat segera diatasi.
Dari sisi infrastruktur dapur penyedia, saat ini terdapat total 102 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kota Tangerang.
Ia merinci, sebanyak 30 SPPG di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sekitar 40 titik lainnya tengah dalam tahap pengurusan izin.
“Sisanya tentu perlu segera dikerjakan. Artinya terkait izin sanitasi lingkungan dan higienis ini hampir semuanya sudah berproses. Namun bagi yang belum, kami mengimbau agar segera memproses perizinan sekaligus menerapkan standardisasi layanan higienis,” pungkasnya.(*)
