SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Sebanyak 10.101 petani di Kota Serang tercatat dalam data penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang 2026. Jumlah tersebut tersebar di enam kecamatan yang menjadi wilayah aktivitas pertanian.
Kasemen menjadi wilayah dengan jumlah petani terbanyak, yakni mencapai 4.296 orang. Disusul Walantaka sebanyak 1.990 petani, Curug 1.651 petani, Taktakan 1.015 petani, Cipocok Jaya 800 petani dan Kecamatan Serang 349 petani.
Besarnya jumlah petani yang masuk dalam data subsidi menunjukkan pupuk masih menjadi bagian penting dalam menopang kegiatan produksi. Terlebih, biaya usaha tani masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani.
Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan DKP3 Kota Serang, Irwin, mengatakan petani tidak hanya menghadapi persoalan harga pupuk, tetapi juga berbagai kebutuhan produksi lainnya.
“Akses dan biaya produksi menjadi persoalan utama yang dihadapi petani,” ujar Irwin.
Harga obat-obatan pertanian yang berubah-ubah serta persoalan distribusi juga dapat memengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani. Untuk itu, pemerintah melakukan pendataan melalui sistem e-RDKK.
Sistem tersebut digunakan sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi agar bantuan diterima petani yang telah memenuhi ketentuan dan tercatat dalam data.
“Pengelolaan e-RDKK guna memastikan distribusi pupuk tepat sasaran kepada petani terdaftar,” katanya.
Selain pupuk, pemerintah juga memberikan dukungan melalui bantuan alat dan mesin pertanian serta benih unggul. Penggunaan teknologi pertanian diarahkan untuk mengurangi beban operasional sekaligus meningkatkan hasil produksi.
Menurut Irwin, mekanisasi melalui penggunaan traktor dan mesin panen dapat membantu petani dalam proses produksi.
“Modernisasi pertanian dan bantuan alsintan seperti traktor dan mesin panen modern guna menekan susut hasil panen serta menghemat biaya operasional produksi petani,” jelasnya.
Persoalan petani juga muncul ketika hasil panen melimpah dan harga komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat menekan pendapatan petani meskipun produksi meningkat.
DKP3 mendorong pengawasan distribusi dan stabilisasi harga. Pemerintah daerah juga mendorong kerja sama dengan Bulog untuk menyerap gabah serta hasil pertanian lokal sehingga harga di tingkat petani dapat lebih terjaga. (*)
