HMI Cabang Serang Gelar Aksi, Desak Reformasi Polri dan DPRD

Sejumlah mahasiswa HMI Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Banten, Senin 1 September 2025. Foto: Aldi Alpian Indra/Bantenekspres.co.id

CIPOCOK JAYA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Banten, Senin 1 September 2025. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait reformasi di tubuh Polri dan DPRD.

Ketua HMI Cabang Serang, Eman Sulaiman, menegaskan bahwa aksi ini berangkat dari keresahan masyarakat terhadap maraknya tindakan represif aparat dalam mengendalikan massa. Menurutnya, hal itu tidak boleh lagi terjadi, apalagi ketika massa aksi menyampaikan aspirasi secara damai.

Bacaan Lainnya

“Pertama, kami ingin menyampaikan aspirasi kepada Polda Banten agar pengendalian massa tidak lagi dilakukan dengan tindakan represif. Itu tidak boleh terulang lagi oleh aparat kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, HMI juga menuntut pengusutan tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis di Cikande dan pelajar di Kota Serang beberapa waktu lalu. Mereka menilai peristiwa itu menjadi bukti bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan, khususnya terhadap Kapolda Banten, demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Kapolda harus berani melakukan pembenahan serius. Kami mendesak kasus-kasus tersebut ditangani dengan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat,” tambah Eman.

Tidak hanya menyoroti Polri, massa aksi juga mengkritisi kinerja DPRD Banten. HMI menuding sebagian anggota dewan lebih mementingkan gaya hidup mewah dibanding memperjuangkan nasib rakyat. Mereka juga mendesak agar program kerja DPRD, khususnya terkait pokok pikiran (Pokir), diusut karena diduga terjadi praktik persentase hingga 25 persen yang dinilai merugikan masyarakat.

“Kami meminta anggota DPRD tidak hidup bermewah-mewahan, mengingat masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan. Pokir yang disinyalir ada persentase 20 sampai 25 persen juga harus dibuka dan diusut tuntas,” kata Eman.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aksi ini tidak hanya sebatas merespons isu lokal, melainkan juga bagian dari lanjutan gelombang aksi mahasiswa di Jakarta yang menuntut reformasi Polri dan DPRD.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah spanduk dengan tulisan kritikan, seperti “Reformasi Polri” dan “Usut Tuntas Kasus Kekerasan”. Aksi berlangsung tertib meski sempat memacetkan arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Eman menambahkan, pihaknya sempat melakukan dialog langsung dengan Kapolda Banten. Dalam pertemuan itu, Kapolda menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, termasuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang mereka soroti.

“Kapolda berkomitmen menindaklanjuti beberapa tuntutan yang kami sampaikan. Kami akan terus mengawal agar komitmen itu benar-benar diwujudkan,” tegas Eman.

HMI memastikan aksi serupa akan terus digelar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka juga menyerukan agar masyarakat ikut mengawal reformasi di berbagai sektor, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan aparat yang berpihak pada rakyat. (*)

Pos terkait