Menurutnya, kehadiran para lurah dalam rapat paripurna sangat penting karena setiap kebijakan yang dihasilkan dalam rapat tersebut perlu diketahui dan dipahami oleh para lurah. Dengan begitu, mereka dapat menyampaikan informasi dan hasil keputusan rapat kepada masyarakat secara langsung dan tepat.
“Ketika ada yang nanya, ini kan terkait pajak, ada perubahan pajak, pajaknya seperti ini, nanti ke depannya seperti ini, kan mereka jadi tahu,” ujar Budi.
Budi menegaskan bahwa ke depannya setiap kali digelar rapat paripurna, seluruh lurah diwajibkan untuk hadir tanpa terkecuali.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Serang, Karsono menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana pemotongan TPP bagi lurah yang tidak hadir dalam rapat paripurna, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Wali Kota Serang.
“Ya nanti, kita akan lakukan kajian terlebih dahulu mengenai mekanismenya,” singkatnya.
