Adanya temuan ini pihaknya sangat menyayangkan, karena masyarakat selaku penerima manfaat menjadi korban dengan suguhan kualitas pembangunan yang tidak sesuai mutu.
“Jika mutu pembangunan sudah tidak sesuai spesifikasi, apapun bentuk pembangunannya tidak akan sesuai harapan dan mudah rusak,” tuturnya.
Kata dia, ini harus jadi catatan dan bahan evaluasi kinerja DPUPR agar mengedepankan kualitas yang baik.
“Saya setuju jika kinerja Dinas PUPR dievaluasi, guna kemajuan Lebak yang lebih bermutu bukan hanya dari pekerjaan, juga sumber daya manusianya,” papar politisi Nasdem.
Untuk diketahui, dalam LHP BPK tahun 2024, BPK merekomendasikan Bupati Lebak menginstruksikan Kepala DPUPR agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belanja modal jalan irigasi dan jaringan serta belanja hibah jalan desa.
Lantas memerintahkan PPK dan PPTK terkait lebih cermat dalam pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan.
