BPBD Tangerang Petakan Empat Wilayah Rawan Banjir, Apel Siaga Digelar Desember

BPBD Tangerang Petakan Empat Wilayah Rawan Banjir, Apel Siaga Digelar Desember
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar saat diwawancarai. Dhuyuf/Banten Ekspres

TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi banjir pada musim hujan hingga awal 2027. Sedikitnya empat wilayah menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi, yakni Kecamatan Periuk, Cipondoh, Karang Tengah, dan Larangan.

Upaya mitigasi dilakukan melalui penguatan kesiapsiagaan personel, pemetaan wilayah rawan bencana, hingga pembenahan infrastruktur pengendalian banjir. Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang tengah mempersiapkan pelaksanaan apel siaga bencana yang direncanakan berlangsung pada Desember mendatang.

Bacaan Lainnya

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar mengatakan, empat kecamatan tersebut menjadi titik prioritas pemantauan karena memiliki potensi kerawanan banjir yang perlu diantisipasi. Meski demikian, kondisi di wilayah tersebut hingga saat ini masih terpantau aman.

“Kalau kita melihat, ada empat titik yang paling urgen, yakni Periuk, Cipondoh, Karang Tengah, dan Larangan. Lokasi-lokasi tersebut sampai saat ini masih aman-aman saja. Tapi, kita sudah menyiapkan langkah-langkah ke depan,” ujarnya saat diwawancarai, Minggu (22/11).

Menurut Mahdiar, apel siaga bencana akan dilaksanakan secara terpusat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sejumlah lokasi tengah dipertimbangkan sebagai tempat pelaksanaan, termasuk Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Periuk.

“Kemarin tahun lalu dilaksanakan di Cipondoh. Mudah-mudahan nanti ada juga usulan dilaksanakan di Kecamatan Periuk. Kita coba cari satu atau dua opsi lokasi,” jelasnya.

Selain apel siaga, BPBD juga akan menyiapkan imbauan khusus bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir. Imbauan tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah, mengingat kondisi geografis dan kebutuhan penanganan di setiap lokasi tidak sama.

Di sisi lain, upaya antisipasi banjir juga diperkuat melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan banjir selama musim hujan hingga awal 2027.

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni menjelaskan, dari total anggaran tersebut sekitar Rp170 miliar dialokasikan untuk pekerjaan fisik dan pemeliharaan infrastruktur. Sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional penanganan banjir.

“Untuk pekerjaan fisik dan pemeliharaan sekitar Rp170 miliar. Kalau ditambah dengan operasional, totalnya kurang lebih Rp200 miliar,” ungkap Taufik.

Ia mengatakan, salah satu fokus pekerjaan adalah normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi untuk memperlancar aliran air serta meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung debit hujan. Sejumlah kawasan menjadi perhatian, di antaranya Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirarap, Kali Sabi, Kali Angke, serta beberapa wilayah di Kecamatan Ciledug.

Penanganan DAS Cirarap, misalnya, dilakukan melalui kolaborasi Pemkot Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Normalisasi, pelebaran sungai, hingga penertiban bangunan di sepanjang aliran sungai menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir.

Sementara itu, normalisasi dari Situ Gelam hingga batas wilayah Kabupaten Tangerang juga dilakukan untuk mengurangi potensi banjir di Kecamatan Periuk, khususnya kawasan Perumahan Total Persada dan Garden City. Pemerintah Provinsi Banten turut melakukan normalisasi Situ Bulakan guna meningkatkan kapasitas tampungan air.

Selain itu, penanganan Kali Angke menjadi salah satu prioritas melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Pemkot Tangerang juga menyiapkan dukungan penyediaan lahan serta membantu pengerukan sedimentasi dan normalisasi sungai dalam penanganan Bendungan Polor.

Taufik mengakui, pelaksanaan normalisasi masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan ruang sungai dan keberadaan bangunan di sepanjang bantaran. Kondisi tersebut membuat mobilisasi alat berat di sejumlah lokasi membutuhkan waktu lebih panjang.

“Kita coba untuk bisa menangani dengan alat berat. Walaupun membutuhkan waktu agak lama dan dilakukan secara estafet, tetapi kita upayakan. Karena pengerukan dengan alat berat ini cukup optimal hasilnya dibandingkan dengan cara manual,” pungkasnya.

Melalui kombinasi kesiapsiagaan personel dan pembenahan infrastruktur tersebut, Pemkot Tangerang berharap risiko banjir dapat ditekan. Masyarakat di wilayah rawan juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika intensitas hujan mulai meningkat. (*)

Pos terkait