Pemuda PUI dan Relawan TIK Banten Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Desak Perkuat Habitat Asli

Pemuda PUI dan Relawan TIK Banten Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Desak Perkuat Habitat Asli
Pemuda PUI dan Relawan TIK Banten menolak wacana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo, mendesak transparansi kajian ilmiah dan penguatan habitat asli. Foto Istimewa

TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Rencana relokasi sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menuai penolakan keras dari Pemuda Persatuan Ummat Islam (Pemuda PUI) dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) Provinsi Banten.

Kedua organisasi tersebut mendesak pemerintah pusat membatalkan wacana pemindahan dan memprioritaskan perbaikan serta perlindungan habitat asli di Ujung Kulon.

Bacaan Lainnya

Wacana relokasi Badak Jawa mencuat setelah pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di forum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, dengan alasan mitigasi ancaman tsunami Selat Sunda.

Meski Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut gagasan serupa telah muncul sejak era 1980-an, kedua elemen masyarakat sipil di Banten menilai urgensi ekologis dan keselamatan satwa harus menjadi pertimbangan utama.

Ketua Pemuda PUI Provinsi Banten Boboy Ringgo menegaskan, Badak Jawa merupakan warisan alam sekaligus identitas kebanggaan masyarakat Banten yang tidak seharusnya dipisahkan dari habitat aslinya.

Ia menilai upaya penyelamatan berbasis mitigasi bencana tidak boleh mengabaikan keberlanjutan ekosistem asal maupun keselamatan satwa.

“Badak Jawa adalah warisan alam Indonesia sekaligus kebanggaan masyarakat Banten. Jangan sampai upaya penyelamatan atas nama mitigasi bencana justru mengabaikan keberlanjutan habitat asli dan keselamatan satwa itu sendiri,” kata Boboy dalam keterangannya, Minggu, 22 November 2026.

Boboy menyoroti besarnya risiko stres dan kegagalan adaptasi satwa, dengan merujuk pada kematian badak bernama Musofa pada November 2025 saat proses translokasi di dalam kawasan konservasi.

Menurutnya, memperbaiki dan mengamankan habitat yang sudah terbukti mendukung perkembangbiakan jauh lebih rasional ketimbang memindahkan satwa langka ke wilayah baru yang kesesuaiannya belum teruji.

Sementara itu, Ketua Relawan TIK Provinsi Banten Ahmad Taufiq Jamaludin mendesak pemerintah membuka data kajian ilmiah, analisis risiko bencana, daya dukung ekologis, serta peta jalan perlindungan TNUK secara transparan kepada publik sebelum mengambil keputusan.

Ia menilai penguatan early warning system (sistem peringatan dini) dan pengawasan ekosistem berbasis digital di kawasan Situs Warisan Dunia UNESCO itu jauh lebih relevan daripada memindahkan satwa ke luar Banten yang memiliki perbedaan iklim dan vegetasi.

Taufiq juga mengingatkan, Badak Jawa bersifat soliter dan sensitif terhadap gangguan manusia sehingga berisiko mengalami stres berat hingga capture myopathy atau kematian mendadak saat proses penanganan dan perpindahan.

Ia turut menyinggung dinamika penetapan perairan Ujung Kulon sebagai wilayah area tambang sejak Februari 2026 yang ikut memicu perdebatan di tengah masyarakat, seraya meminta pemerintah tidak menjadikan wacana ini sebagai strategi test the water.

“Mohon maaf Pemerintah Republik Indonesia, kami mohon hentikan wacana ini. Jangan gunakan strategi test the water, karena ini mengerikan, taruhannya kepunahan. Lebih baik kita semua memikirkan rumah yang ada daripada pindah dan beli rumah baru. Perbaiki dan lindungi habitat sebaik-baiknya, itu akan jauh lebih ekonomis dan masuk akal dibanding relokasi,” tegas Taufiq.

Melalui pernyataan sikap bersama, Pemuda PUI dan Relawan TIK Banten menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah pusat.

Pertama, membatalkan atau meninjau ulang rencana pemindahan Badak Jawa dari TNUK ke luar Provinsi Banten.

Kedua, mengarahkan anggaran, teknologi mitigasi bencana, dan pengawasan ketat untuk menjaga ekosistem asli di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ketiga, membuka secara terbuka kajian ilmiah dan riset pendukung sebelum menetapkan kebijakan konservasi.

Keempat, mengajak masyarakat lokal, ulama, akademisi, pegiat literasi digital, dan pemerhati lingkungan di Banten dalam perumusan kebijakan terkait masa depan TNUK. (*)

Pos terkait