TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mempercepat realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar serapan anggaran hingga akhir tahun dapat meningkat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo mengatakan, percepatan penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian serius. Terlebih, realisasi anggaran pada 2025 hanya mencapai sekitar 89,4 persen. Capaian tersebut menjadi catatan karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir serapan anggaran Kota Tangerang mengalami penurunan.
Arief berharap, kondisi tersebut dapat diperbaiki pada tahun ini. Bahkan, dia mendorong realisasi anggaran 2026 tidak hanya melampaui capaian tahun sebelumnya, tetapi juga lebih baik dibandingkan 2024.
“Saya berharap tahun ini kita bisa kembali rebound, memastikan serapan anggaran kita naik. Bila perlu bukan cuma lebih baik dari tahun lalu, tetapi juga lebih baik dari tahun 2024,” ujarnya, Rabu (18/11).
Menurutnya, salah satu langkah yang harus dilakukan Pemkot Tangerang adalah memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat segera dieksekusi. OPD juga perlu memperkuat manajemen risiko agar berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa diantisipasi sejak awal.
Dengan begitu, setiap perangkat daerah memiliki langkah mitigasi ketika menghadapi persoalan di lapangan. Sehingga, waktu pelaksanaan kegiatan tidak banyak terbuang untuk menyelesaikan hambatan yang sebenarnya dapat diprediksi.
Meski demikian, Arief mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran tidak mengorbankan kualitas pekerjaan. Terutama kegiatan pembangunan yang dikebut menjelang akhir tahun anggaran. Menurutnya, hasil pekerjaan harus tetap memenuhi standar mutu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai optimalisasi penyerapan anggaran ini mengorbankan kualitas pelaksanaan kegiatan karena pengerjaannya terburu-buru. Implementasi program di akhir tahun tetap harus menjaga kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, pengawasan terhadap pelaksanaan program perlu diperkuat, baik oleh DPRD maupun masyarakat. Hal itu penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan pekerjaan yang dihasilkan tidak asal selesai demi mengejar target serapan.
Terkait keterlambatan penyerapan anggaran pada sejumlah OPD, khususnya yang menangani pembangunan infrastruktur, Arief menyebut DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk mengevaluasi progres realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait proses pengadaan barang dan jasa. Perubahan tersebut berdampak terhadap tahapan tender sehingga sejumlah kegiatan mengalami keterlambatan.
“Menurut saya, kita perlu mengevaluasi keseluruhan proses yang ada. Mana tahapan yang bisa diefisienkan waktunya dan mana yang bisa dipercepat tanpa keluar dari koridor aturan,” jelasnya.
Karena itu, dia meminta Pemkot Tangerang memasukkan potensi perubahan kebijakan pemerintah pusat ke dalam perencanaan kegiatan tahun berikutnya. Dengan demikian, OPD memiliki skenario antisipasi apabila terjadi perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek.
Arief juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan program dan proyek. Kemampuan manajemen program (program management) dan manajemen proyek (project management) perlu diperkuat agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif meskipun menghadapi berbagai kendala.
Selain itu, ia juga mengingatkan Pemkot Tangerang agar tidak menjadikan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sesuatu yang harus dikejar. Sebab, SiLPA yang terlalu besar dapat menunjukkan belum optimalnya perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Kita tidak boleh berorientasi memperbesar SiLPA. Karena SiLPA yang terlalu besar itu berarti kita tidak mampu mengelola perencanaan yang sudah dibuat untuk bisa direalisasikan dengan baik,” ungkapnya.
Arief memahami pemerintah daerah tetap membutuhkan saldo anggaran untuk membiayai operasional pada awal tahun, terutama ketika pendapatan asli daerah (PAD) belum terkumpul secara maksimal. Namun, kebutuhan tersebut harus diukur secara proporsional agar tidak menjadi alasan rendahnya realisasi belanja.
Ia pun meminta Pemkot memiliki ukuran yang jelas mengenai batas SiLPA yang masih wajar. Sebab, anggaran yang tidak terealisasi berarti ada program dan kegiatan yang manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Arief menyebut ada tiga kriteria OPD yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan Pemkot Tangerang. Pertama, perangkat daerah dengan pagu anggaran besar. Kedua, OPD yang pelaksanaan kegiatannya melibatkan banyak pihak dan berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Ketiga, OPD yang programnya berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Jadi, tiga koridor ini menjadi kerangka untuk menentukan OPD mana yang perlu diberikan atensi lebih. Dengan begitu, pengawasan dan evaluasi bisa dilakukan berdasarkan skala prioritas serta tingkat risiko masing-masing OPD,” paparnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono mengatakan, berdasarkan evaluasi sementara hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyerapan APBD Kota Tangerang berada di kisaran 80,2 hingga 80,5 persen.
Menurutnya, capaian tersebut masih sesuai dengan rencana kas yang telah disusun masing-masing OPD. Sebab, setiap perangkat daerah memiliki karakteristik pekerjaan dan jadwal penyerapan anggaran yang berbeda.
“Kalau serapan anggaran secara kota itu, sesuai dengan angka rencana kas, sekitar kurang lebih 80 persen. Realisasinya pun kurang lebih itu, antara 80,2 atau 80,5 persen,” ujarnya.
Ruta menjelaskan, tidak semua kegiatan memiliki pola penyerapan anggaran yang sama. Ada program yang harus direalisasikan sejak awal tahun, tetapi ada pula kegiatan yang memang baru dijadwalkan mulai November.
Karena itu, menurutnya, rendahnya persentase penyerapan pada suatu OPD tidak serta-merta menunjukkan keterlambatan pelaksanaan program. Evaluasi harus melihat kesesuaian antara realisasi anggaran dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.
“Setiap OPD itu mungkin jadwal serapannya berbeda-beda, karena karakteristik pekerjaannya juga berbeda. Ada yang harus diserap Januari, ada juga yang sesuai jadwal baru mulai November. Jadi, rencana kas itu memang sudah direncanakan masing-masing OPD,” jelasnya.
Ia menyebut perangkat daerah yang menangani pekerjaan fisik biasanya memiliki pola penyerapan anggaran lebih besar menjelang akhir tahun. Hal itu karena pembayaran pekerjaan konstruksi umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai atau sesuai tahapan pembayaran dalam kontrak.
Sebagai contoh, pembangunan jalan belum dapat dibayarkan apabila pekerjaan belum mencapai tahapan pembayaran. Padahal, secara fisik proyek tersebut sudah berjalan di lapangan.
“Kalau misalnya mau bikin jalan, jalannya belum selesai ya tidak akan dibayar. Dari sisi serapan juga tidak akan terserap, tetapi di lapangan pekerjaannya sudah berjalan,” ungkapnya.
Meski begitu, Pemkot Tangerang tidak hanya mengandalkan persentase penyerapan anggaran sebagai indikator evaluasi. Pemantauan juga dilakukan terhadap progres fisik pekerjaan, tahapan kontrak hingga kelengkapan administrasi setiap kegiatan.
Melalui bagian administrasi pembangunan Asda II, monitoring dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Bahkan, tim diterjunkan setiap pekan untuk mengecek langsung perkembangan pekerjaan di lapangan.
“Setiap bulan kita lakukan monitoring, setiap minggu tim kita monitoring ke lapangan, cek fisiknya. Kita juga cek secara administrasinya, artinya ini sudah mulai kontrak atau belum. Itu kita monitoring terus,” katanya.
Ruta mencontohkan, serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang masih berada di bawah rata-rata kota belum tentu menunjukkan pekerjaan mengalami keterlambatan. Sebab, perlu dilihat pula progres fisik dan kesesuaian tahapan pelaksanaan dengan kontrak.
“PU serapannya mungkin masih di bawah rata-rata, tetapi kita lihat dari sisi progres di lapangan. Apakah sudah kontrak, sudah berapa progresnya. Jadi, kita tidak hanya melihat indikator serapan, tetapi juga apa yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Dengan berbagai upaya percepatan dan monitoring tersebut, Pemkot Tangerang menargetkan realisasi penyerapan APBD 2026 mencapai sekitar 93 persen hingga akhir tahun. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui penyelesaian program dan kegiatan sesuai jadwal, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan. (*)











