SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi secara tegas memanggil jajaran pengurus tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Banten Global Development (BGD), PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin, 12 Oktober 2026.
Dalam pengarahan kepada direksi dan komisaris baru, Pemprov Banten mewanti-wanti agar pengurus BUMD bekerja profesional dan tidak merugikan perusahaan maupun daerah.
“Kami sengaja mengumpulkan untuk memberikan arahan kepada direksi dan komisaris yang baru,” katanya.
Ia memastikan seluruh BUMD milik Pemprov Banten dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan serta aturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, adanya jajaran direksi dan komisaris yang baru ini mampu membawa perubahan positif sekaligus meningkatkan kinerja masing-masing BUMD.
“Kami berharap mereka dapat bekerja sesuai dengan harapan Pak Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, dan juga harapan dari seluruh masyarakat Provinsi Banten,” jelasnya.
Menurut Deden, sesuai arahan Gubernur Banten Andra Soni, Pemprov Banten akan memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan dan perkembangan seluruh BUMD miliknya. Keberadaan komisaris yang menjadi perwakilan Pemprov Banten di setiap BUMD diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan kinerja jajaran direksi berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
Deden pun mengingatkan agar seluruh direksi dan komisaris menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak ingin keberadaan jajaran pengurus justru menimbulkan persoalan baru yang dapat menghambat perkembangan perusahaan.
“Jangan sampai direksi dan komisaris justru menambah masalah dan meninggalkan masalah ketika sudah tidak lagi menjabat,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta jajaran direksi dan komisaris bersikap tegas dalam menghadapi berbagai persoalan di masing-masing BUMD. Setiap permasalahan yang muncul harus segera ditangani dan diselesaikan agar tidak menjadi beban bagi perusahaan pada kemudian hari.
Selain menekankan pentingnya pengawasan dan tanggung jawab, Deden juga menyampaikan bahwa ruang komunikasi dan koordinasi dibuka seluas-luasnya antara jajaran BUMD dan Pemprov Banten. Ia meminta para direksi dan komisaris tidak ragu ataupun sungkan menyampaikan berbagai kendala maupun persoalan yang membutuhkan perhatian dan pembahasan bersama pemerintah daerah. “Jika ada persoalan atau sesuatu yang harus didiskusikan, maka dapat langsung disampaikan ke Pemprov,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deden juga menegaskan bahwa keberadaan BUMD tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan perusahaan. Lebih dari itu, BUMD harus mampu memberikan manfaat nyata dan seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Banten.
Menurutnya, keberhasilan sebuah BUMD tidak hanya diukur dari laba yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan begitu, bukan hanya kehadiran Pemprov Banten yang dirasakan masyarakat, tapi juga BUMD-BUMD-nya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur PT Jamkrida Banten, Nizar menyambut baik atas arahan yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Banten. Menurutnya, komunikasi yang efektif akan mempermudah proses koordinasi sekaligus memberikan kejelasan arah bagi BUMD dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“Sehingga kami lebih terarah dengan jelas,” katanya.
Nizar berharap, dukungan Pemprov Banten terhadap perkembangan BUMD dapat terus ditingkatkan. Ia optimistis, dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, BUMD milik Pemprov Banten dapat tumbuh dan berkembang secara lebih optimal.
“Dengan pola yang sekarang, dukungan dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan jajaran Pemprov, kami optimistis dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi,” paparnya. (*)
Reporter: Syirojul Umam
