PINANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Tiga bulan hidup dalam kesulitan air bersih, warga Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, belum juga merasakan solusi konkret dari pemerintah daerah di wilayahnya.
Saat sumber air mengering dan kebutuhan sehari-hari kian sulit dipenuhi, warga justru harus berjuang sendiri mencari air, menyiapkan penampungan, hingga meminta bantuan aktivis lingkungan.
Di tengah dugaan dampak El Nino dan kemarau panjang, krisis air bersih yang melanda permukiman tersebut menjadi sorotan.
Sebab, persoalan yang berlangsung berbulan-bulan itu tidak hanya menyangkut mengeringnya sumur warga, tetapi juga mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kekeringan dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Sebagian warga terpaksa meminta air kepada tetangga yang masih memiliki sumber air. Ada pula yang mengandalkan air dari masjid untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Sementara warga yang memiliki kemampuan finansial bisa mencoba memperdalam sumur, warga kurang mampu hanya bisa bertahan dengan bantuan orang lain.
Ketua RT 03/03 Kunciran Jaya, Risin, mengatakan keluhan warga mengenai sulitnya mendapatkan air bersih sudah berlangsung sekitar tiga bulan. Persoalan itu awalnya dirasakan warga RT 02, sebelum akhirnya meluas ke sejumlah wilayah permukiman.
“Keluhan warga sudah dari tiga bulan lalu, awalnya di wilayah RT 02,” ujar Risin, Sabtu 10 Oktober 2026 kepada Banten Ekspres.
Kekeringan mulai dicurigai setelah seorang warga mencoba menggali sumur pompa hingga tiga kali, tetapi tetap tidak menemukan air. Awalnya, warga tersebut mengira mesin pompa mengalami kerusakan.
Risin kemudian menghimpun informasi melalui grup WhatsApp warga untuk mengetahui seberapa luas wilayah yang terdampak. Hasilnya, krisis air bersih ternyata tidak hanya terjadi di satu lingkungan.
Sejumlah wilayah di Kunciran Jaya, meliputi RT 02 dan RT 03 di RW 02, serta RT 04 dan RT 05 di RW 03, ikut mengalami kesulitan air. Dampaknya bahkan mulai meluas ke wilayah Cipete, termasuk Gang Katuk yang berbatasan dengan Kunciran Jaya dan Gang Bebek.
Warga di wilayah tersebut mulai meminta bantuan pengiriman air bersih karena sumber air yang tersedia semakin sulit diandalkan.
“Sekarang sudah melebar ke Cipete, Gang Katuk yang berbatasan dengan Kunciran Jaya. Kemarin RT-nya meminta bantuan pengiriman air bersih. Gang Bebek, Cipete, juga mulai terdampak,” ungkapnya.
Sebelum bantuan air bersih dari PMI, TNI-Polri, dan Perumda Tirta Benteng datang, warga berupaya memenuhi kebutuhan air dengan mengandalkan sumber yang masih tersedia di sekitar permukiman.
Namun, upaya tersebut tidak selalu berhasil. Penggunaan pompa air semi jet pump pun tidak mampu menjangkau sumber air di sejumlah titik.
Bagi warga yang memiliki uang, memperdalam sumur menjadi salah satu pilihan. Sebaliknya, warga dengan keterbatasan ekonomi tidak memiliki banyak alternatif selain meminta air kepada tetangga atau mengambilnya dari masjid.
Situasi ini memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. Ketika akses terhadap air bersih terganggu, kemampuan ekonomi ikut menentukan seberapa besar peluang warga mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. “Kalau orang punya dana (duit,red), mereka bisa memperdalam sumber airnya. Nah, kalau yang tidak punya, mau bagaimana? Paling meminta ke tetangga. Tapi kalau kelamaan, malu juga,” tutur Risin.
Bagi warga, meminta air berulang kali bukan perkara mudah. Selain harus memikirkan kebutuhan keluarga sendiri, mereka juga harus bergantung pada ketersediaan air milik orang lain.
Ironisnya, ketika krisis berlangsung berbulan-bulan, warga juga harus memikirkan sendiri fasilitas untuk menampung bantuan air yang datang.
Di tengah keterbatasan, Risin bersama sejumlah ketua RT dan warga bergotong royong menyiapkan fasilitas penampungan agar bantuan air bersih dapat dibagikan secara merata.
Mereka mengupayakan penyediaan toren dengan meminta bantuan kepada seorang pemilik warung yang dikenal warga sebagai Mpok Minun. Toren tersebut akhirnya tersedia berkat bantuan pribadi, bukan dari solusi yang dirasakan langsung warga melalui pemerintah.
“Untuk penyediaan toren, kami meminta bantuan ke warung Mpok Minun. Alhamdulillah, beliau membelikan. Kalau pemerintah, sampai sekarang belum ada solusi yang kami rasakan,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran kekecewaan warga yang harus bergotong royong memenuhi kebutuhan mendasar di tengah krisis air bersih.
Risin mengaku pihak kelurahan sempat mendatangi lokasi setelah persoalan itu ramai diberitakan media. Namun, menurut dia, kedatangan tersebut sebatas menanyakan kondisi warga dan belum disertai langkah konkret yang dirasakan masyarakat.
“Kalau mereka datang sekadar melihat kondisi kami saja, sebenarnya kami sudah senang. Kami berharap ada perhatian dan solusi supaya warga tidak terus kesulitan mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Kehadiran aparat pemerintah di tengah masyarakat tentu penting. Namun, bagi warga yang sudah tiga bulan kesulitan air, kunjungan dan pendataan semestinya menjadi awal tindakan nyata, bukan berhenti pada peninjauan kondisi lapangan.
Krisis yang terus meluas juga menuntut pemerintah bergerak lebih cepat. Jangan sampai warga harus lebih dahulu menggalang bantuan sendiri, mencari penampungan secara mandiri, dan menunggu persoalan ramai di media sebelum mendapatkan perhatian.
Kondisi tersebut turut mengundang perhatian aktivis lingkungan hidup dari Saba Alam Indonesia Hijau, Pahrul Roji. Setelah berkomunikasi dengan warga dan ketua RT setempat, Pahrul Roji berupaya membantu pembuatan sumber air bersih baru untuk mengatasi kesulitan masyarakat.
“Setelah berkomunikasi dengan warga dan ketua RT, kami membantu membuat sumber air bersih baru. Ini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan yang mereka alami,” kata Pahrul Roji.
Pahrul Roji juga mengkritik lambannya antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kekeringan. Menurut dia, ancaman kemarau panjang semestinya menjadi peringatan agar pemerintah menyiapkan langkah mitigasi sebelum warga mengalami krisis berkepanjangan.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air. Pemetaan wilayah rawan kekeringan, kesiapan sarana penampungan, hingga kepastian distribusi air bersih seharusnya dilakukan sejak dini.
“Dampak El Nino dan potensi kekeringan seharusnya bisa diantisipasi. Ketika kondisi ini terjadi, warga sampai kebingungan mencari toren untuk menampung air. Setelah toren didapat, mereka kembali kebingungan mencari sumber airnya,” ungkapnya.
Kritik tersebut menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi bencana kekeringan.
Sebab, ketika warga sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, penanganan yang hanya bersifat darurat berisiko membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan tanpa kepastian penyelesaian jangka panjang.
Pemerintah Kota Tangerang perlu memastikan penanganan krisis tidak berhenti pada pengiriman air bersih sesekali. Distribusi berkala harus disesuaikan dengan jumlah warga terdampak, sementara tandon komunal perlu ditempatkan di lokasi strategis agar masyarakat lebih mudah mengakses air.
Selain itu, pemerintah perlu mendata sumur yang mengering, mengkaji kemungkinan pembuatan sumber air baru, serta memastikan sumber yang dibangun layak dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Koordinasi antara kelurahan, kecamatan, perangkat daerah terkait, Perumda Tirta Benteng, dan unsur masyarakat juga harus menghasilkan pembagian tugas serta langkah penanganan yang jelas.
“Tiga bulan krisis air bersih seharusnya cukup menjadi peringatan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Warga tidak seharusnya terus dipaksa mengandalkan kemurahan hati tetangga, bantuan pribadi, maupun inisiatif aktivis untuk memenuhi kebutuhan dasar yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintah,” bebernya.
Pahrul Roji berharap Pemerintah Kota Tangerang segera mengambil langkah konkret untuk menangani krisis air bersih di Kunciran Jaya sekaligus mengantisipasi meluasnya kekeringan ke wilayah lain.
“Semoga langkah cepat dan aksi nyata Pemerintah Kota Tangerang dalam menangani bencana kekeringan di masyarakat bisa segera dilakukan,” pungkasnya. (*)
