SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Provinsi Banten genap berusia 26 tahun pada 4 Oktober 2026. Usia yang cukup untuk melihat capaian pembangunan sekaligus pekerjaan rumah masih harus diselesaikan.
Hari Ulang Tahun (HUT) Banten tahun ini mengusung tema “Banten Bergerak, Maju Berdampak”. Tema tersebut relevan jika pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah program dan infrastruktur, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Salah satu ukuran pentingnya adalah bagaimana Banten menyiapkan generasi mudanya.
Banten sedang berada dalam momentum bonus demografi. BPS memproyeksikan penduduk Banten pada pertengahan 2026 mencapai 12,6413 juta jiwa. Sekitar 999.200 orang berusia 15-19 tahun, 984.900 berusia 20-24 tahun, dan 1,0207 juta berusia 25-29 tahun.
Besarnya populasi usia muda merupakan modal. David E. Bloom, David Canning, dan Jaypee Sevilla dalam Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change menjelaskan bahwa bonus demografi tidak muncul hanya karena jumlah penduduk usia produktif meningkat.
Dampaknya bergantung pada kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengembangan manusia. Artinya, bonus demografi bukan hadiah yang datang dengan sendirinya. Ia harus dikelola.
Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan persoalan tersebut belum sederhana. Pada Mei 2026, angkatan kerja Banten mencapai 6,29 juta orang dan penduduk yang bekerja 5,88 juta orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 6,48 persen. Pekerja formal sebanyak 2,88 juta orang atau 48,99 persen dari penduduk bekerja. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu juga meningkat dibanding Februari 2026.
Karena itu, persoalan Banten bukan sekadar menyediakan pekerjaan. Tantangannya adalah menciptakan pekerjaan yang layak, produktif, dan memberi peluang peningkatan kesejahteraan.
Persoalan tersebut semakin penting karena dunia kerja berubah cepat. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan mengubah kebutuhan kompetensi. Pendidikan dan pelatihan pemuda harus mampu mengikuti perubahan itu.
Tantangan lainnya adalah ketimpangan antardaerah. Data BPS terbaru yang tersedia pada 2026 menunjukkan IPM Banten tahun 2025 sebesar 77,25. IPM Lebak 69,24, Pandeglang 71,84, Kabupaten Serang 74,10, Kota Serang 77,50, sedangkan Tangerang Selatan 84,81.
Data tersebut menunjukkan kesempatan pemuda belum sepenuhnya sama. Karena itu, kebijakan kepemudaan tidak bisa seragam. Pemuda kawasan industri membutuhkan keterampilan dan sertifikasi. Pemuda pertanian membutuhkan teknologi, modal, dan akses pasar. Pemuda pesisir membutuhkan penguatan ekonomi kelautan. Pemuda perkotaan membutuhkan ruang untuk ekonomi kreatif, teknologi, dan inovasi.
Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan target pembangunan kepemudaan. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Banten menargetkan Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 62,40 pada 2026, Indeks Ketenagakerjaan Layak 62,81, serta Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan 37,19.
Target tersebut perlu diterjemahkan menjadi hasil nyata. Keberhasilan pembangunan kepemudaan tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta. Pertanyaan yang lebih penting: berapa peserta yang memperoleh pekerjaan, berapa usaha pemuda yang bertahan, dan berapa lulusan yang terserap industri?
Orientasinya perlu bergeser dari output menuju outcome. Pelatihan harus terhubung dengan kebutuhan industry. Program kewirausahaan harus disertai akses pembiayaan, pendampingan, teknologi, dan pasar.
Pemuda juga perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Mereka tudak cukup menjadi peserta program. Organisasi kepemudaan, mahasiswa, komunitas, pengusaha muda, pekerja muda, dan pemuda desa perlu terlibat dalam identifjkasi masalah, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Hal ini penting karena keputusan pembangunan hari ini akan menentukan wajah Banten pada 2035, 2040, bahkan 2045. Generasi muda yang sekarang menjadi peserta pembangunan kelak akan menjadi pelaku utama pemerintahan, ekonomi, industri, pendidikan, dan kehidupan sosial.
Banten juga perlu memastikan investasi yang masuk menciptakan manfaat bagi tenaga kerja lokal. Kebutuhan industri harus diterjemahkan menjadi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Sekolah, SMK, perguruan tinggi, ldmbaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha perlu memiliki peta kebutuhan tenaga kerja yang sama.
Pada usia ke-26, Banten membutuhkan apa yang saya sebut sebagai kontrak generasi kesepakatan bahwa kebijakan hari ini harus memperhitungkan masa depan generasi berikutnya.
Kontrak itu dapat dimulai dari lima agenda. Yaitu memperluas pekerjaan layak, mengurangi kesenjangan kualitas manusia antardaerah, membangun kewirausahaan pemuda, memperkuat keterampilan masa depan, serta memperluas partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan.
Bonus demografi memiliki batas waktu. Jika penduduk usia produktif memiliki pendidikan, kesehatan, ketsrampilan, dan pekerjaan yang layak, Banten dapat memperoleh produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, besarnya populasi usia produktif justru dapat menjadi tekanan sosial dan ekonomi.
Karena itu, HUT ke-26 Banten seharusnya menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: generasi seperti apa yang sedang kita siapkan untuk Banten 20 tahun mendatang?
Infrastruktur dapat dibangun dalam beberapa tahun. Kawasan industri dapat tumbuh dalam satu dikade. Membangun manusia membutuhkan waktu satu generasi.
Generasi itu sedang tumbuh hari ini. Karena itu, “Banten Bergerak, Maju Berdampak” jangan berhenti menjadi tema peringatan. Dampaknya harus terlihat dari semakin terbukanya kesempatan pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, inovasi, dan partisipasi bagi anak muda.
Pada akhirnya, bonus demografi bukan soal seberapa banyak pemuda yang dimiliki Banten. Bonus demografi adalah soal seberapa baik Banten mempersiapkan masa depan mereka.
Pada usia 26 tahun, inilah salah satu pertaruhan terbesar pembangunan Banten menyongsong 2045 Indonesia Emas. (*)
