TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mengembangkan usaha dan memperluas pemasaran. Salah satu persoalan yang cukup berat yakni persaingan harga dengan produk pabrikan yang diproduksi secara massal.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disindagkopukm) Kota Tangerang Suli Rosadi mengatakan, saat ini terdapat sekitar 58 ribu UMKM yang telah terdata di Kota Tangerang. Namun, tidak seluruhnya memiliki kemampuan yang sama dalam mengembangkan produk dan memasarkannya.
Menurut Suli, produk UMKM kerap sulit bersaing dengan barang produksi pabrikan karena biaya produksi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar pelaku UMKM masih memproduksi barang dalam jumlah terbatas.
“Pabrikan harganya di bawah Rp20 ribu. UMKM harganya minimal Rp25 ribu. Kenapa? Karena pabrikan memproduksi secara massal, sementara UMKM paling juga 50 bungkus,” ujar Suli kepada Banten Ekspres, Rabu (30/9).
Karena itu, Pemkot Tangerang terus berupaya membuka akses pemasaran bagi produk UMKM. Salah satunya dengan mendorong produk lokal masuk ke jaringan ritel serta menyediakan ruang pemasaran di sejumlah wilayah.
Suli menyebut, fasilitas pemasaran bagi UMKM telah tersedia di sejumlah kecamatan. Pemkot juga mulai mendorong kerja sama dengan jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret agar produk UMKM memiliki ruang untuk dipasarkan.
“Yang jelas di tiap Alfamart, Indomaret kan sudah ada, tersedia. Cuma masalahnya kita belum memiliki gerai yang khusus UMKM,” katanya.
Menurutnya, keberadaan gerai khusus UMKM penting agar produk lokal dapat dipasarkan pada tempat yang memang menyasar konsumen yang ingin membeli produk UMKM. Pemkot Tangerang pun tengah menjajaki lokasi yang dinilai strategis untuk dijadikan pusat pemasaran produk UMKM.
“Kita sudah ada target, tapi kita belum berani menyampaikan tentang tempat. Takutnya itu belum memenuhi syarat, tidak diizinkan,” ungkapnya.
Suli mengatakan, lokasi yang tengah dijajaki tersebut memiliki sejumlah potensi, termasuk lahan parkir yang memadai. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, lokasi itu diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pemasaran produk UMKM sekaligus menarik wisatawan dari luar Kota Tangerang.
“Targetnya kita ingin menyediakan tempat aja dulu. Karena kita juga sudah welcome dari guide. Guide sudah siap membantu, jadi para pelancong dari Jakarta siap untuk dibelokkan ke situ. Tapi masalah tempatnya belum fix,” jelasnya.
Selain persoalan tempat dan harga, Suli mengungkapkan masih ada kendala lain yang dihadapi UMKM, yakni keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan dalam hal pengemasan, pemasaran maupun pengembangan produk.
Ia mencontohkan pelaku UMKM yang hanya memiliki kemampuan memproduksi makanan, tetapi belum memahami bagaimana membuat kemasan yang menarik dan memasarkannya secara luas.
“Kita berharap siapapun tawarkan diri, biarlah dia yang memasarkan dan mengemas. Jadi yang tukang keripik pisang itu misalkan, dia tidak ngerti cara memasarkan, cara mengemas,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Suli mendorong adanya sistem maklon yang dapat membantu pelaku UMKM dalam proses pengemasan hingga pemasaran. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus pada produksi tanpa terbebani seluruh proses bisnis.
Selain pemasaran, Pemkot Tangerang juga terus mendorong UMKM meningkatkan kualitas produk, termasuk memenuhi sertifikasi halal. Suli mengatakan, belum seluruh UMKM yang terdata telah memiliki sertifikasi halal.
“Yang penting kami dari pemerintah sudah melakukan kegiatan sosialisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan UMKM di Kota Tangerang tidak hanya menjadi tanggung jawab Disindagkopukm. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga didorong untuk ikut membuka ruang bagi UMKM melalui berbagai program dan kegiatan. (*)
